Enam bulan pertama 2026 menjadi periode paling sibuk bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum berhasil membongkar dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis.
- 1. Korupsi Tata Kelola Timah Bangka Selatan
- 2. Dugaan Korupsi Program MBG
- 3. Korupsi Kuota Haji 2023–2024
- 4. Pemerasan Izin Tinggal WNA di Kementerian Imipas
- 5. Korupsi Kredit BPR Bank Purworejo
- 6. OTT Impor dan Cukai Ilegal
- 7. Korupsi Kredit BRI Melalui Fintech
- 8. Korupsi Pembelian Lahan Cilacap
- 9. Korupsi Pajak KPP Madya Jakarta Utara
- 10. Korupsi Internal BRI Surabaya
Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, beberapa kasus sudah memiliki angka kerugian yang pasti. Namun masih ada beberapa kasus yang masih dalam tahap penghitungan, karena proses penyelidikan masih terus dilakukan.
Namun, besarnya anggaran yang dikelola dan nilai aset yang telah disita menunjukkan potensi kerugian yang tidak kecil. Berikut 10 kasus korupsi terbesar yang berhasil terungkap sepanjang semester pertama 2026.
1. Korupsi Tata Kelola Timah Bangka Selatan
Kasus tata kelola timah di Kabupaten Bangka menjadi perkara dengan nilai kerugian negara terbesar yang terungkap sepanjang semester pertama 2026. Kejaksaan menetapkan 10 tersangka yang berasal dari PT Timah Tbk dan sejumlah perusahaan mitra.
Penyidik menemukan dugaan penerbitan legalitas penambangan yang melawan hukum di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk. Modus tersebut memungkinkan aktivitas penambangan dan pembelian bijih timah yang tidak sesuai ketentuan.
Berdasarkan hasil audit, kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp4,16 triliun, dan ini hanya di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Dugaan Korupsi Program MBG
Dari sisi nilai anggaran yang dikelola, kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik.
Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam konflik kepentingan penunjukan mitra, intervensi pengadaan barang dan jasa, serta dugaan mark up proyek.
Penyidik menyebut terdapat indikasi kebocoran anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per hari. Namun hingga kini nilai kerugian negara masih dihitung. Program MBG sendiri memiliki anggaran sekitar Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026 atau total lebih dari Rp353 triliun dalam dua tahun.
3. Korupsi Kuota Haji 2023–2024
Kasus kuota haji menjadi salah satu perkara yang menghebohkan publik, karena menyeret sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan kuota tambahan haji.
KPK menduga terjadi pembagian kuota yang tidak sesuai ketentuan serta pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Dalam proses penyelidikan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memperkirakan kerugian negara mencapai Rp622 miliar.
4. Pemerasan Izin Tinggal WNA di Kementerian Imipas
KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap warga negara asing yang mengurus izin tinggal.
Praktik tersebut diduga berlangsung selama empat tahun, dari 2022 hingga 2026. Penyidik menemukan adannya pungutan tidak resmi terhadap permohonan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Uang hasil pungutan liar disebut dikumpulkan melalui rekening nominee sebelum dibagikan kepada sejumlah pejabat menggunakan kode tertentu. Total dana yang berhasil dikumpulkan dalam praktik ini setidaknya mencapai Rp145,5 miliar.
5. Korupsi Kredit BPR Bank Purworejo
Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap dugaan korupsi pemberian kredit yang berlangsung selama satu dekade yaitu 2013-2023.
Penyidik menemukan praktik kredit topengan, dengan memanfaatkan identitas pihak lain sebagai debitur untuk memperoleh pinjaman. Selain itu, penyidik juga menemukan berbagai pelanggaran prosedur dalam proses analisis dan pencairan kredit. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp41,3 miliar.
6. OTT Impor dan Cukai Ilegal
KPK tetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan pengkondisian jalur impor dan pengurusan fasilitas kepadeanan. Perkara ini berkaitan dengn penguruan impor barang tiruan ilegal dan fasilitas cukai ilegal.
Berbeda dengan kasus lain, perkara ini belum diumumkan memiliki angka kerugian negara final. Namun KPK menyita uang tunai dalam berbagai mata uang serta emas batangan dengan nilai total sekitar Rp40,5 miliar. Nilai sitaan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dalam operasi tangkap tangan sepanjang 2026.
7. Korupsi Kredit BRI Melalui Fintech
Kejaksaan Tinggi Jakarta mengusut dugaan manipulasi dokumen dan kredit fiktif yang melibatkan perusahaan swasta melalui platform teknologi finansial.
Kasus ini diduga berkaitan dengan penyaluran pembiayaan yang bersumber dari bank pelat merah. Sejauh ini penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka. Hingga kini penyidik masih mendalami besaran kerugian negara dan nilai kerugian yang ditimbulkan.
8. Korupsi Pembelian Lahan Cilacap
Tim penyidik koneksitas mengusut dugaan korupsi pembelian lahan seluas 700 hektar di Cilacap yang melibatkan pengurus daerah.
Dalam proses penyidikan, aparat menyita uang tunai Rp6,8 miliar yang diduga berkaitan dengan transaksi tersebut. Perkara ini masih dikembangkan untuk menghitung kerugian negara dan menelusuri pihak-pihak yang menikmati hasil transaksi tersebut.
9. Korupsi Pajak KPP Madya Jakarta Utara
KPK menggelar operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Dari hasil penyelidikan, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk tiga pejabat dan pegawai pajak.
Dalam operasi tangkap tangan, penyidik mengamankan uang dan aset senilai Rp6,38 miliar yang diduga berkaitan dengan upaya mempengaruhi hasil pemeriksaan kewajiban perpajakan perusahaan.
10. Korupsi Internal BRI Surabaya
Kejaksaan Negeri Surabaya menetapkan seorang pegawai bank sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi internal.
Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,9 miliar dan menjadi salah satu perkara sektor perbankan yang terungkap pada semester pertama 2026.
Selain 10 perkara tersebut, semester pertama 2026 juga diwarnai sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, kasus dugaan suap pengaturan perkara di Pengadilan Negeri Depok, penyidikan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek, hingga dugaan suap perizinan pelayaran di Sumatera Selatan.
Deretan kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di berbagai sektor strategis. Mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, pendidikan, hingga program prioritas pemerintah, praktik penyalahgunaan kewenangan terus menjadi ancaman bagi keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
