MBG Didesak Dievaluasi, Komnas HAM Sebut Kritik Justru Demi Menyelamatkan Program

Lalu misalnya pihak lain dari sisi apanya. Lalu pemerintahan dari ini memberi rekomendasi terkait dengan aspek dasar sisi manusianya. Jadi banyak pihak yang seharusnya memberi masukan soal ini,”

ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Komnas HAM sebelumnya mengungkap telah menemukan sejumlah persoalan dalam implementasi MBG yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia. Temuan-temuan itu akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi kepada pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Menariknya, Pramono mengakui bahwa selama ini sejumlah rekomendasi perbaikan terhadap MBG sering kali dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Padahal, menurutnya, kritik justru diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan awal.

Kalau kemarin-kemarin kami melihat pihak yang memberi masukan, rekomendasi, perbaikan, itu dianggap tidak setuju programnya sendiri. Tapi kita melihat dinamika pemerintahan belakangan, tampaknya mulai mendengar,”

tuturnya.

Komnas HAM sendiri menyatakan telah melakukan pemantauan terhadap MBG sejak tahun lalu. Melalui kajian yang sedang berjalan, lembaga tersebut berupaya memastikan program yang menyasar jutaan anak Indonesia itu tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kalau untuk pengawasan, kami sudah bekerja sejak tahun yang lalu. Kesempatan ini juga kami memanfaatkan untuk ikut memberi dorongan dari aspek dasar si manusianya,”

jelasnya.

Pramono berharap semakin banyak pihak yang terlibat memberikan evaluasi sehingga program tersebut dapat diperbaiki dan dijalankan secara lebih akuntabel.

Jadi, mudah-mudahan semakin banyak pihak yang memberi masukan, catatan, dan rekomendasi, maka pemerintah akan makin memperbaiki programnya sendiri,”

ujarnya.