Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, yang dinilai dapat menghambat kemajuan bangsa. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,”
kata Prabowo, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 24 Juni 2026.
Penyimpangan Buat Kekayaan Negara Kurang
Menurutnya, berbagai penyimpangan yang terjadi selama ini telah menyebabkan berkurangnya kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi potensi Indonesia.
Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,”
tegasnya.
Prabowo menilai pemerintahan yang berintegritas menjadi kunci agar kekayaan nasional dapat dikelola dan dinikmati secara lebih merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemberantasan korupsi ditempatkan sebagai salah satu agenda utama pemerintah.
Tutup Celah Kebocoran Penerimaan
Ia menjelaskan, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara. Di antaranya melalui penertiban ratusan tambang yang beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta penanganan kebun ilegal di kawasan hutan yang dilakukan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Selain penertiban di sektor sumber daya alam, pemerintah juga berupaya memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis guna mencegah praktik kecurangan yang berpotensi merugikan negara. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan hasil kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.
Saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,”
imbuhnya.
