Masyarakat Adat Harus Diselamatkan, DPR Desak Presiden Prabowo Diundang Ke Rapat

Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty, mengusulkan agar DPR menggelar rapat bersama pemerintah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang terjadi di sejumlah wilayah. 

Ditegaskannya, negara tidak boleh membiarkan warga adat kehilangan hak hanya karena berhadapan dengan kepentingan perusahaan tambang.

Saadiah menilai, berbagai laporan mengenai masyarakat adat yang diusir dari wilayah kelola dikriminalisasi, bahkan ada yang diproses hukum harus segera mendapat perhatian serius.

Karena, masyarakat adat merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara.

Kita harus segera mengagendakan turun ke lokasi bersama Kementerian HAM. Tidak boleh ada warga negara yang dikriminalisasi, padahal mereka adalah tokoh-tokoh adat yang menjaga marwah masyarakat hukum adat,”

kata Saadiah kepada Owrite, Rabu, 1 Juli 2026.

Dikatakan Saadiah, kehadiran langsung pemerintah dan DPR di tengah masyarakat adat sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir melindungi rakyatnya.

Ketika kita turun ke sana, masyarakat akan merasakan bahwa negara benar-benar hadir bersama mereka, bukan membiarkan mereka menghadapi persoalan sendirian,”

ucapnya.

Ditegaskan Saadiah, persoalan masyarakat adat tidak cukup diselesaikan oleh satu kementerian. Ia mengusulkan pembahasan lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar penyelesaiannya bersifat menyeluruh.

Baca juga:

DPR Bongkar Fakta Anggaran untuk Kesejahteraan Guru: Duit Negara Ada,… Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan, peningkatan kesejahteraan guru…

Isu 60 Ribu Mahasiswa Tak Daftar Ulang Dipatahkan DPR, Ternyata… Komisi X DPR RI meluruskan kabar yang menyebut sekitar 60 ribu calon…

Kapolri Akui Pengabdian 80 Tahun Polisi Belum Sempurna: Masih Ada… Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui institusi yang dipimpinnya belum sempurna meski…

• DPR Bongkar Fakta Anggaran untuk Kesejahteraan Guru: Duit Negara Ada, Masalahnya Soal…
• Isu 60 Ribu Mahasiswa Tak Daftar Ulang Dipatahkan DPR, Ternyata Penyebabnya Beragam
• Kapolri Akui Pengabdian 80 Tahun Polisi Belum Sempurna: Masih Ada Gading yang…

Karena itu, ia mendorong Komisi XIII DPR menginisiasi rapat besar yang melibatkan kementerian terkait hingga kepala negara.

Kita akan buat rapat bersama lagi, mengundang seluruh stakeholder dan kementerian terkait. Bila perlu kita membuat rekomendasi atau bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, untuk meminta kebijaksanaan beliau,”

ujarnya.

Saadiah mengaku optimistis, Presiden Prabowo akan memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat adat apabila memperoleh penjelasan secara langsung.

Saya yakin dan percaya, jika beliau mendengar persoalan ini secara langsung, pasti beliau akan berada bersama masyarakat adat,”

ucapnya.