Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan, peningkatan kesejahteraan guru tidak akan membebani keuangan negara.
Menurutnya, anggaran pendidikan masih cukup untuk mendukung kebijakan tersebut. Yang dibutuhkan saat ini adalah kemauan politik (political will) pemerintah.
Lalu mengatakan, postur anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 sudah mulai menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan kesejahteraan guru.
Bahkan, tambahan anggaran untuk tujuan tersebut juga mulai dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
Kalau kita melihat postur anggaran pendidikan hari ini sangat tidak mengganggu. Fiskalnya ada, tinggal sekarang political will dari pemerintah saja, niat baik pemerintah seperti apa,”
kata Lalu di Gedung DPR RI, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia mengaku optimistis pemerintah mulai memberi perhatian lebih terhadap nasib para guru. Karena itu, Komisi X akan terus mengawal agar rencana tersebut benar-benar direalisasikan.
Di postur 2027 itu sudah mulai kelihatan gambarannya bahwa kesejahteraan guru akan meningkat. Bahkan tidak hanya 2027, di ABT tahun 2026 ini juga sudah dimasukkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru. Dan itu yang membuat kami di Komisi X hari ini senang sekali dan tentu ini akan kami kawal sampai benar-benar ada keputusan resmi,”
ujarnya.
Tak Cukup Hanya Bangun Gedung Sekolah
Lalu berharap, Presiden menjadikan peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari agenda besar reformasi pendidikan. Menurutnya, membangun gedung sekolah saja tidak cukup jika persoalan tenaga pendidik masih diabaikan.
Saya berharap Bapak Presiden mendengarkan suara ini, karena memperbaiki pendidikan tentu tidak hanya memperbaiki sarana prasarana, tidak hanya memperbaiki infrastrukturnya saja, tetapi SDM harus dipikirkan. Membangun sekolah di mana-mana oke, tetapi yang perlu dipikirkan gurunya,”
tegasnya.
Ia mengingatkan, Indonesia masih kekurangan sekitar 561 ribu guru. Persoalan tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan agar kualitas pendidikan ikut terdongkrak.
Kita ini sudah jelas, data menunjukkan kita kekurangan guru 561.000 di seluruh Indonesia. Dan kesejahteraannya juga harus dipikirkan. Makanya kami di Komisi X tidak henti-hentinya bicara terkait itu,”
katanya.
Menurut Lalu, jika kebutuhan guru dan kesejahteraannya mulai terpenuhi, pemerataan pendidikan berkualitas hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan lebih mudah diwujudkan.
Kalau sudah semua ini ter-cover, sudah terpenuhi atau minimal ada progres perbaikan, maka insyaallah cita-cita pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan merata di seluruh Indonesia bisa terwujud. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di daerah 3T juga tidak kekurangan guru dan fasilitas,”
ungkapnya.
