Pigai Colek Panglima TNI dan Kapolri: Kendalikan Personel di Papua, Haram Remehkan Korban Sipil

Pigai menegaskan, siapapun pelakunya, negara tetap berkewajiban memastikan keselamatan masyarakat sipil dan meminta aparat menjalankan tugas secara profesiona, serta mengedepankan prinsip penghormatan terhadap HAM.

Pigai juga menyoroti tingginya angka korban sipil di Papua yang dinilainya sudah berada pada kondisi memprihatinkan. Hak hidup merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi sehingga negara tidak boleh membiarkan jatuhnya korban sipil terus berulang di tengah konflik yang berlangsung di Papua.

“Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa,”

ujar dia.

Tak Cukup Pendekatan Keamanan

Penyelesaian persoalan Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pemerintah juga perlu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif.

“Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan HAM menjadi kunci untuk meminimalkan jatuhnya korban sipil sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara,”

ucap Pigai.

Pigai memastikan Kementerian HAM akan terus memantau perkembangan situasi di Papua dan berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait, agar setiap dugaan pelanggaran HAM mendapat perhatian serta ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.