Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta Presiden Prabowo Subianto membuka hasil evaluasi kinerja para menteri kepada publik.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak terus berspekulasi terhadap setiap kebijakan pemerintah, termasuk polemik mutasi besar-besaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Harusnya ada semacam penilaian kinerja setiap kementerian. Menteri ini kurangnya apa, kelebihannya apa, itu harus disampaikan kepada publik,”
kata Trubus pada Owrite, Selasa, 21 Juli 2026.
Minim Keterbukaan Pemerintah
Menurut dia, minimnya keterbukaan pemerintah membuat masyarakat mudah mengaitkan satu persoalan dengan isu lainnya. Kondisi tersebut, kata dia, memunculkan berbagai spekulasi yang belum tentu sesuai fakta.
Ia mencontohkan polemik mutasi massal di Kementerian PU yang kemudian dikaitkan dengan dugaan kebocoran surat perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, asumsi seperti itu muncul karena pemerintah tidak memberikan penjelasan yang utuh mengenai dasar kebijakan yang diambil.
Kalau komunikasi publiknya tidak jelas, orang akan mengait-ngaitkan dengan berbagai persoalan. Akhirnya muncul spekulasi ke mana-mana,”
ujarnya.
Perbaiki Komunikasi ke Publik
Trubus menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik dengan menyampaikan alasan, data, dan hasil evaluasi yang menjadi dasar setiap kebijakan. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang simpang siur.
Mereka (para menteri) menerima gaji dari APBN, sementara APBN itu sumbernya dari pajak rakyat. Jadi publik berhak mengetahui bagaimana hasil evaluasi kinerja mereka,”
jelasnya.
