Rencana 10 Universitas Republik Indonesia Dikritik, Jangan Jadikan Kampus Pabrik Elite Kekuasaan

Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi mengatakan, rencana pemerintah yang akan membangun 10 Universitas Republik Indonsia (URI) harus dikritisi secara serius.

1 menit

Jadikan sumber berita di GoogleSumber di Google

Presiden Prabowo Subianto (kanan) memimpin pembacaan sumpah jabatan saat pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas RI. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Oleh Syifa Fauziah

24 Juli 2026 · 19.59 WIB

24 Jul 2026 · 19.59 WIB

Koordinator Advokasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi mengatakan, rencana pemerintah yang akan membangun 10 Universitas Republik Indonsia (URI) harus dikritisi secara serius.

Pasalnya, setiap kebijakan pendidikan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan disusun berdasarkan kajian yang transparan, bukan sekadar gagasan yang menarik secara politik.

Bila membaca konsep yang dipublikasikan, URI bukanlah universitas dalam pengertian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Lembaga ini justru diposisikan sebagai pusat pembinaan calon pemimpin nasional untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan, ASN, BUMN, dan sektor publik,”
ujar Ari kepada Owrite, Jumat, 24 Juli 2026.

Ia mempertanyakan urgensi membentuk lembaga baru ketika fungsi pembinaan kepemimpinan sudah dijalankan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), berbagai sekolah kedinasan, maupun program pengembangan kepemimpinan di kementerian dan lembaga.

Rencana Prabowo Bangun URI Tuai kritik, Kuliah Mahal dan Kesejahteraan Dosen Masih Jadi PR Besar

Pemerintah seharusnya memperkuat institusi yang sudah ada, bukan menambah birokrasi baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan,”
katanya.

Menurutnya, konsep URI justru menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya jalur eksklusif bagi calon elite negara. Jika lulusan URI diproyeksikan menjadi pejabat strategis, maka publik berhak mengetahui apakah mereka akan memperoleh perlakuan khusus dibanding lulusan perguruan tinggi lainnya.

Dalam negara demokrasi, jabatan publik harus diisi melalui sistem merit yang terbuka, bukan melalui satu jalur pendidikan yang memperoleh legitimasi khusus dari negara,”
tuturnya.

Dan yang ketiga, pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang yang menjunjung kebebasan akademik, berpikir kritis, dan keberagaman gagasan. Ketika sebuah lembaga secara eksplisit dirancang untuk membentuk calon pemimpin negara dengan kurikulum yang sangat terpusat, muncul pertanyaan-pertanyaan baru.

Akan muncul pertanyaan penting, apakah URI akan menjadi ruang akademik yang independen atau justru menjadi instrumen reproduksi cara berpikir yang seragam? Negara harus berhati-hati agar pendidikan tidak bergeser menjadi alat pembentukan elite kekuasaan,”
jelasnya

Bagi JPPI, pembangunan pendidikan tidak boleh dimulai dari penciptaan institusi baru, melainkan dari pembenahan sistem yang sudah ada,”
ucapnya.

Rencana 10 Universitas Republik Indonesia Dikritik, Jangan Jadikan Kampus Pabrik Elite Kekuasaan

Krisis Iklim Bisa Tambah Beban Biaya Kesehatan Negara, Ini Pemicunya

BMKG Prediksi Jaksel Hujan Ringan Hari Ini, Suhu Jakarta Tembus 33 Derajat

Dampak Psikologis Korban Bencana Terabaikan, Pemerintah Diminta Perluas Pendataan

Tak Lagi di Phillip Island, Adelaide Resmi Jadi Tuan Rumah MotoGP Australia Mulai Tahun Depan

Karhutla Tak Hanya Ganggu Pernapasan, Kesehatan Mental Anak Ikut Disorot