Direktur The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research Adinda Tenriangke Muchtar menilai, kemarahan Presiden Prabowo Subianto soal maraknya tambang ilegal justru menunjukkan adanya persoalan dalam pembagian tugas TNI dan Polri.
Dikatakannya, ketika ruang tugas aparat berseragam semakin luas hingga masuk ke urusan pangan dan program sipil, fokus terhadap tugas utama pertahanan dan keamanan justru berpotensi terpecah.
Ada kemarahan yang disampaikan oleh Prabowo ketika mengkritisi soal TNI dan Polri yang sudah disesuaikan gajinya, tapi kok nggak bisa berkontribusi untuk mengatasi tambang ilegal,”
kata Adinda kepada Owrite, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ditambahkannya, perluasan ruang tugas TNI dan Polri harus dilihat bersama dengan perubahan kebijakan dan aturan yang memberikan ruang lebih besar bagi aparat berseragam untuk terlibat dalam berbagai urusan di luar tugas pokoknya.
Adanya undang-undang, baik untuk TNI dan Polri, dan bagaimana Presiden juga memberi ruang yang semakin luas untuk militerisasi, if not sekuritisasi untuk pihak-pihak berseragam,”
ucapnya.
Tupoksi Melenceng
Menurut Adinda, persoalan muncul ketika aparat pertahanan dan keamanan tidak lagi dapat fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Ia menilai, keterlibatan dalam berbagai program sipil dapat membuat perhatian aparat terpecah dari persoalan keamanan yang lebih berat.
Mereka tidak bisa fokus di barak atau di markasnya, karena akhirnya melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan tupoksinya, baik pertahanan maupun keamanan,”
jelasnya.
Adinda menyoroti keterlibatan aparat dalam sejumlah program pemerintah, mulai dari urusan pertanian hingga operasional program pangan.
Malah ngurusin jagung, dapur, swasembada pangan dan lain sebagainya. Kalau sifatnya perbantuan bisa, tapi itu kan dalam konteks kalau ada situasi kecemasan, itu yang salah kaprahnya,”
terangnya.
Dalam konteks tersebut, Adinda mempertanyakan mengapa pembalakan liar dan pertambangan ilegal masih dapat berlangsung apabila TNI dan Polri memiliki sumber daya serta kewenangan yang semakin besar.
Keterlibatan Oknum Aparat
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan oknum petinggi aparat dalam aktivitas ilegal tersebut sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibuktikan.
Jadi kalau ada pertanyaan kenapa masih ada pembalakan liar, kenapa ada pertambangan liar yang bisa jadi melibatkan petinggi-petinggi TNI atau Polri. Tanya kenapa, Pak? Karena memang fokusnya bukan di sana,”
tegasnya.
Lebih jauh Adinda, pengawalan terhadap sejumlah proyek strategis nasional (PSN) juga perlu dikaji dari perspektif pembagian tugas kelembagaan.
Fokusnya untuk mengawal PSN-PSN yang tidak di dalam ranah TNI maupun Polri, jadi tidak sesuai dengan tupoksinya maupun posisi mereka secara profesional,”
tutupnya.
