Teguh, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mencari Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan aspirasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Agustus 2026.
Alasannya karena mereka kecewa lantaran Puan tak hadir dalam rapat paripurna maupun audiensi di dalam Gedung DPR RI.
“(Keinginan) kami minta bertemu Ibu Ketua (Puan), tapi tadi dalam sidang paripurna (dia) tidak hadir. Saya kecewa,”
kata Teguh.
Teguh berpendapat ketidakhadiran anggota DPR dalam rapat paripurna tidak semestinya terjadi, karena paripurna dianggap sebagai forum penting parlemen yang berkaitan dengan kepentingan negara dan rakyat.
“Sidang paripurna itu sidang yang paling penting, kok tidak hadir? Ini artinya menyepelekan negara,”
ujar dia.
Teguh meminta untuk selanjutnya seluruh anggota DPR dapat hadir dalam setiap rapat paripurna, sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat.
“Untuk selanjutnya, saya minta untuk semua sidang semua anggota itu hadir. Ini memikirkan negara kok (malah) enggak hadir?”
ucap Teguh.
Respons
Puan pun menanggapi kritik Teguh. Dia mengaku ketidakhadirannya menemui massa AMPB bukan karena menghindari aspirasi warga, melainkan ia bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati sedang memimpin rapat paripurna.
“Kami berbagi tugas. Saya dan Ibu Sari tadi memimpin (rapat) paripurna, sebelumnya Pak Dasco memimpin paripurna. Saya ada pertemuan dulu,”
aku Puan.
Politisi PDIP itu berujar struktur pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Masing-masing pimpinan memiliki tugas yang dapat dibagi sesuai jadwal, seperti agenda kelembagaan maupun menerima aspirasi masyarakat.
“(Kami) memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing,”
ucap dia.
Puan juga menanggapi tuntutan warga terkait batas waktu penyelesaian RUU Perampasan Aset. Dia menyebut masih ada empat setengah bulan hingga akhir tahun untuk menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.
