Amnesty International Indonesia mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh kasus keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Rentetan perkara tidak cukup diselesaikan melalui evaluasi teknis, tetapi harus diikuti pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan kelalaian.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan proses hukum diperlukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas insiden keracunan dapat dimintai pertanggungjawaban secara transparan.
“Melihat banyak korban jatuh, penegak hukum harus turun tangan untuk mengusut tuntas seluruh insiden keracunan MBG. Siapa pun pengelola, harus ada pertanggungjawaban hukum yang transparan atas kelalaian yang berujung pada keracunan massal,”
kata Usman dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2026.
Akuntabilitas: Nol!
Persoalan pertanggungjawaban hukum menjadi penting karena kasus keracunan MBG terus muncul di sejumlah daerah. Kasus-kasus tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan penerima program, terutama anak-anak.
