Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pekan depan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Sebelum pemberlakuan KUHP, harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Itu akan kami bahas dalam sisa waktu ini,”
kata dia di gedung DPR, Rabu (19/11/2025).
Rancangan regulasi ini dibuat sebagai mandat dari Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan seluruh ketentuan pidana yang ada di undang-undang khusus di luar KUHP (seperti UU Narkotika, UU Korupsi, dll.) agar selaras dengan sistem dan prinsip dalam KUHP Nasional yang baru.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan rancangan tersebut sebelum masa reses 10 Desember. Penyesuaian yang akan diatur dalam RUU ini mencakup beberapa hal penting, seperti:






