Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pekan depan pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Sebelum pemberlakuan KUHP, harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Itu akan kami bahas dalam sisa waktu ini,”
kata dia di gedung DPR, Rabu (19/11/2025).
Rancangan regulasi ini dibuat sebagai mandat dari Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan seluruh ketentuan pidana yang ada di undang-undang khusus di luar KUHP (seperti UU Narkotika, UU Korupsi, dll.) agar selaras dengan sistem dan prinsip dalam KUHP Nasional yang baru.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan pembahasan rancangan tersebut sebelum masa reses 10 Desember. Penyesuaian yang akan diatur dalam RUU ini mencakup beberapa hal penting, seperti:
1. Penyesuaian pidana denda: Mengganti pencantuman nominal denda di UU lain dengan sistem kategori denda yang ditetapkan dalam KUHP. Ini dilakukan karena nilai uang denda rentan terpengaruh inflasi;
2. Penghapusan pidana kurungan: Menghapus pidana kurungan sebagai pidana pokok di UU lain karena telah dihapus dalam KUHP Nasional;
3. Koreksi typo dan rujukan: Memperbaiki kesalahan pengetikan (typo) dan rujukan pasal yang keliru di dalam teks KUHP yang tidak mungkin diubah tanpa mekanisme undang-undang resmi.
KUHP anyar akan berlaku secara efektif pada 26 Januari 2026. Aturan ini memberikan waktu penyesuaian selama tiga tahun sejak regulasi tersebut diundangkan. Pemberlakuan KUHP baru dianggap membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Misalnya, perubahan dari sistem pembalasan (retributif) menuju sistem yang mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.
Kemudian ada paradigma perihal Hukum yang Hidup (Living Law) yakni pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat) melalui Asas Legalitas Materiel, memungkinkan hakim mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.
Terakhir ihwal pidana. Pengaturan jenis pidana yang lebih beragam, termasuk denda berdasarkan kategori (bukan nominal tetap), dan penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok.
