Tag: undang undang

Pengendara ojek daring mengangkut penumpang di kawasan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026).
Nasional

Revisi UU LLAJ: Komisi V DPR Siapkan Ojol Jadi Angkutan Umum

By
Rika Pangesti
Adi Briantika

Komisi V DPR RI memastikan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) tahun ini akan menjadi pintu masuk…

OWRITE-ads-banner
Nasional

MK Pangkas Pasal Karet UU Tipikor: Frasa “Langsung atau Tidak Langsung” Dihapus

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana…

Nasional

DPR Klaim KUHP dan KUHAP Baru Sesuai Nilai yang Dibutuhkan Masyarakat

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo, menilai bahwa pengesahan KUHP dan KUHAP merupakan…

Politik

Periskop 2026: Akhir Janji Manis, Awal Konsekuensi Demokrasi

Bila 2025 merupakan tahun penyesuaian dan konsolidasi kekuasaan, maka 2026 dapat diproyeksikan menjadi tahun pembuktian…

Politik

Wacana Amendemen UUD 1945: Antara Keniscayaan Konstitusi dan Bahaya “Kuda Troya” Politik 2029

Wacana amendemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali bergulir. Di satu sisi, konstitusi perlu beradaptasi…

Pengendara ojek daring mengangkut penumpang di kawasan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026).
Nasional

Revisi UU LLAJ: Komisi V DPR Siapkan Ojol Jadi Angkutan Umum

gambar ilustrasi palu hakim di meja sidang
Nasional

MK Pangkas Pasal Karet UU Tipikor: Frasa “Langsung atau Tidak Langsung” Dihapus

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo
Nasional

DPR Klaim KUHP dan KUHAP Baru Sesuai Nilai yang Dibutuhkan Masyarakat

Ilustrasi, Gedung Gedung DPR/MPR RI
Politik

Periskop 2026: Akhir Janji Manis, Awal Konsekuensi Demokrasi

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/12/2025). Dalam rapat tersebut Komisi III DPR dan Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR untuk disetujui menjadi Undang-Undang
Politik

Wacana Amendemen UUD 1945: Antara Keniscayaan Konstitusi dan Bahaya “Kuda Troya” Politik 2029

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan
Politik

Wacana Amendemen UUD 1945, PBHI: Harus Akhiri Era “Macan Ompong”

Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin
Politik

Reformasi UU Pilkada dan Pemilu, Strategi Perbaikan Sistem Antikorupsi Daerah

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan keterangan pers terkait RUU Penyesuaian Pidana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Komisi III DPR menyatakan bahwa RUU Penyesuaian Pidana itu harus dibentuk untuk menyesuaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang segera diberlakukan pada awal 2026.
Politik

DPR akan Bahas RUU Penyesuaian Pidana