Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengeluhkan minimnya anggaran operasional lembaga yang dipimpinnya. Dia mengaku anggaran KSP di luar belanja gaji hanya berkisar Rp3 miliar per tahun.
Nilai tersebut Dudung anggap sangat terbatas untuk mengawal dan mengawasi berbagai program prioritas Presiden Prabowo.
“Tugas KSP adalah mengawal dan merekomendasikan program prioritas Presiden untuk menyukseskan Asta Cita dan program prioritas, seperti salah satunya adalah MBG, Kampung Nelayan, Koperasi Merah Putih, dan sebagainya,”
kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 3 Juni 2026.
Dalam rapat tersebut dengan Komisi XIII DPR, Dudung menyatakan bahwa parlemen mendukung penuh berbagai program yang dijalankan KSP, termasuk program ‘KSP Mendekat’ yang menjadi saluran penyelesaian berbagai persoalan di daerah dan antarinstansi pemerintah.
Keberadaan KSP penting agar seluruh persoalan tidak langsung bermuara ke meja Presiden.
“Artinya semua persoalan tingkat masyarakat, pemerintah daerah, kementerian, tidak semuanya masuk (langsung) ke (tangan) Presiden. Karena kalau semua (langsung) masuk maka tidak ada filter. Nanti tugas Presiden bisa berat,”
ucap Dudung.
Harus Lebih Efektif
Dudung mengatakan KSP berfungsi sebagai penyaring sekaligus mediator berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar Presiden dapat fokus pada agenda-agenda strategis nasional. Namun di balik tugas tersebut, anggarannya terbatas.
Selama ini anggaran KSP masih berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan jumlahnya dinilai tidak memadai untuk mendukung fungsi pengawasan dan koordinasi lintas kementerian. Padahal, kata Dudung, KSP kerap harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek, menginvestigasi, hingga menyelesaikan persoalan yang melibatkan banyak pihak.
Ia juga menyoroti potensi masalah independensi apabila kegiatan pengawasan KSP harus bergantung pada pembiayaan dari kementerian yang sedang diawasi atau dikoordinasikan.
“Kalau tergantung kepada anggaran, (misalnya) biaya perjalanan, kepada salah satu kementerian, nanti unsur faktor independen kami tidak terjamin,”
tegas Dudung.
Maka ia mengusulkan penguatan dukungan anggaran agar fungsi pengawalan program prioritas dapat berjalan lebih efektif. Usulan tersebut mendapat respons positif dari Komisi XIII DPR.
