Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis, pada Selasa, 26 Mei 2026, sekitar pukul 10.00 waktu setempat (WS). (BPMI Setpres/Laily Rachev)
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa angkat bicara terkait polemik yang berkembang mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, publik tidak bisa serta-merta membandingkan frekuensi perjalanan Presiden saat ini dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, karena setiap pemerintahan memiliki kebutuhan, strategi, dan tantangan yang berbeda.
Pernyataan Saan sekaligus memperkuat penjelasan pemerintah yang sebelumnya disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menjawab pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal mengenai tingginya aktivitas diplomasi Presiden Prabowo di berbagai negara.
Menurut Saan, ukuran keberhasilan diplomasi tidak bisa semata-mata dihitung dari jumlah kunjungan atau dibandingkan secara matematis dengan masa pemerintahan lain.
Kunjungan, intensitas kunjungan ke luar negeri, setiap pimpinan negara dalam hal ini Presiden itu tentu berbeda-beda,”
kata Saan Mustopa kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menegaskan, perbandingan langsung antara satu presiden dengan presiden lainnya berpotensi menyesatkan, karena mengabaikan konteks yang sedang dihadapi masing-masing pemerintahan.
Tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain terkait dengan soal intensitasnya,”
tegasnya.
Politisi Nasdem itu menjelaskan, setiap kepala negara memiliki pendekatan sendiri dalam menjalankan diplomasi luar negeri.
Karena itu, frekuensi kunjungan harus dilihat dari kebutuhan strategis yang sedang dihadapi bangsa, bukan sekadar banyak atau sedikitnya perjalanan.
Iya, pertama saya ingin menekankan, setiap kepemimpinan di pemerintahan ini memiliki strategi dan urgensi masing-masing, terkait dengan soal diplomasi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara sahabat,”
ucapnya.
Menurut Saan, faktor kepentingan nasional menjadi variabel utama yang menentukan seberapa aktif seorang presiden melakukan diplomasi internasional.
Situasi ekonomi, politik, keamanan, hingga kebutuhan investasi dapat mendorong pemerintah mengambil langkah yang berbeda dibanding periode sebelumnya.
Jadi urgensi, kepentingan, dan strategi tentu setiap pemerintahan itu berbeda,”
tegasnya lagi.
Ia juga mengingatkan, bahwa dinamika global saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, perang dagang, hingga perubahan konfigurasi kekuatan internasional membuat kebutuhan diplomasi Indonesia ikut berubah.
Dan itu juga terkait dengan situasi dan perkembangan serta dinamika global, baik situasi yang ada di dalam negeri maupun juga situasi dan dinamika yang ada dalam konteks global,”
