Ketahanan pangan nasional dinilai tidak akan pernah tercapai, jika pemerintah terus menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh daerah di Indonesia.
Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas saat memimpin pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta.
Menurut Hemas, persoalan pangan di Indonesia terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan kebijakan yang dibuat dari pusat, tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, mulai dari produksi, distribusi, irigasi, hingga kesejahteraan petani dan nelayan.
Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar masyarakat, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Karena itu, tata kelola pangan harus terintegrasi dan berpijak pada realitas yang dihadapi daerah,”
kata Hemas dalam keterangan pers, Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, DPD RI memberikan apresiasi atas pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dinilai dapat mempercepat koordinasi lintas sektor dalam urusan pangan nasional. Namun, lembaga perwakilan daerah itu mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, melainkan juga kemampuan pemerintah mendengar suara daerah.
Hemas menilai, DPD RI memiliki posisi strategis karena menerima langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di seluruh provinsi. Mulai dari masalah produksi pangan, distribusi komoditas, alih fungsi lahan pertanian, hingga tata niaga hasil pertanian.
DPD RI menerima langsung aspirasi dari seluruh provinsi, mulai dari persoalan produksi pangan, distribusi, irigasi, alih fungsi lahan, tata niaga komoditas, hingga kesejahteraan petani dan nelayan. Aspirasi daerah ini harus menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan pangan nasional,”
tegasnya.
Selain itu, DPD RI juga menyoroti percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digadang-gadang menjadi motor baru penggerak ekonomi pedesaan.
Menurut Hemas, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga dapat menjadi pusat distribusi pangan, penyerapan hasil panen petani, hingga penyaluran berbagai program pemerintah.
Meski demikian, Hemas mengingatkan bahwa keberhasilan program pangan tidak bisa dicapai melalui pendekatan yang sama untuk seluruh Indonesia.
Tantangan pangan setiap daerah berbeda. Karena itu, pendekatan satu kebijakan untuk semua daerah tidak akan efektif. Daerah harus menjadi mitra strategis dalam merumuskan solusi pangan nasional,”
tutupnya.
