Hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menembus angka 72,2% memunculkan tanda tanya besar di tengah berbagai persoalan yang sedang melanda Indonesia.
Di saat survei menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku puas terhadap kinerja pemerintah, publik justru dihadapkan pada berbagai masalah serius, mulai dari pelemahan rupiah, tekanan ekonomi, maraknya kasus korupsi, hingga polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus menuai kontroversi.
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, mengaku terkejut dengan tingginya angka kepuasan tersebut. Dikatakannya, hasil survei memang harus dihormati sebagai produk ilmiah, tetapi kondisi riil yang sedang terjadi di lapangan juga tidak boleh diabaikan.
Survei mengatakan 70% lebih masyarakat puas dengan kerja Presiden dan wakil presiden, ini sangat mencengangkanlah,”
kata Emrus kepada Owrite.id, Selasa, 9 Juni 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil survei tetap perlu diapresiasi selama dilakukan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saya terus terang, kalau kita bicara objektivitas, bahwa 72,2% lebih itu sebagai hasil survei harus kita apresiasi,”
ujarnya.
Namun, Emrus mengingatkan bahwa angka statistik tidak boleh dilepaskan dari realitas yang sedang dihadapi masyarakat. Menurutnya, penilaian terhadap pemerintahan harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh.
Tapi di sisi lain, kondisi negara kita juga harus kita lihat. Kita tidak bisa menafikan keadaan itu. Harus kritis,”
tegasnya.
Diakui Emrus, terdapat kontradiksi yang cukup mencolok antara tingginya tingkat kepuasan publik dengan berbagai persoalan yang saat ini sedang menjadi perhatian nasional.
Tidak bisa menafikan bahwa memang kita sedang bermasalah. Jadi artinya, ada ketidaksesuaian secara logika,”
akuinya.
Emrus kemudian menyoroti sederet persoalan yang menurutnya menjadi indikator, bahwa kondisi negara tidak sedang baik-baik saja. Mulai dari tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, nilai tukar rupiah yang terus melemah, hingga kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan.
Di satu sisi puas 70% lebih, di sisi lain bermasalah negara kita, baik ekonomi yang benar-benar terpuruk, korupsi dimana-mana, rupiah anjlok, PHK tak terkendali, MBG kacau dan lainnya,”
pungkas Emrus.
Sebelumnya, Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya 72,2% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah RI.
Adapun survei Poltracking ini terlaksana pada 11-17 Mei 2026. Responden merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (berusia lebih dari sama dengan 17 tahun atau sudah menikah).
Mereka diwawancarai secara tatap muka. Metode sampel menggunakan multistage random sampling dari 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
