Wacana penerapan e-voting kembali mengemuka di DPR. Kali ini, Komisi II DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan tambahan anggaran untuk mulai menyiapkan sistem pemilu elektronik.
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menilai tambahan pagu anggaran ini penting, agar KPU dan Bawaslu tidak hanya mempertahankan alokasi yang sudah ada, tetapi juga memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi pemilu yang lebih modern.
Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,”
kata Azis dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 16 Juni 2026.
Membangun Sistem E-Voting Tidak Murah
Politikus Partai Gerindra itu menilai investasi awal untuk membangun sistem e-voting memang tidak murah.
