Fraksi Gerindra Dorong KPU Minta Tambah Anggaran untuk Siapkan E-Voting

Wacana penerapan e-voting kembali mengemuka di DPR. Kali ini, Komisi II DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan tambahan anggaran untuk mulai menyiapkan sistem pemilu elektronik.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menilai tambahan pagu anggaran ini penting, agar KPU dan Bawaslu tidak hanya mempertahankan alokasi yang sudah ada, tetapi juga memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi pemilu yang lebih modern.

Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,”

kata Azis dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 16 Juni 2026.

Membangun Sistem E-Voting Tidak Murah

Politikus Partai Gerindra itu menilai investasi awal untuk membangun sistem e-voting memang tidak murah.

Baca juga:

Ramai Isu Jabatan Wamenhan! DPR Minta Publik Jangan Berspekulasi, Tunggu… Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono minta publik tidak berspekulasi…

Kementerian HAM Minta Rumah Sakit Berbenah: Pasien BPJS Bukan Warga… Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyoroti dugaan perlakuan diskriminatif terhadap pasien BPJS…

Kabinet Bayangan Bukan Ancaman, Justru Koreksi bagi Pemerintah dan DPR Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, kemunculan kabinet bayangan yang…

• Ramai Isu Jabatan Wamenhan! DPR Minta Publik Jangan Berspekulasi, Tunggu Keputusan Prabowo
• Kementerian HAM Minta Rumah Sakit Berbenah: Pasien BPJS Bukan Warga Negara Kelas…
• Kabinet Bayangan Bukan Ancaman, Justru Koreksi bagi Pemerintah dan DPR

Namun dalam jangka panjang, teknologi tersebut diyakini mampu memangkas biaya penyelenggaraan pemilu yang selama ini tersedot untuk kebutuhan logistik.

Menurut Azis, penerapan e-voting tidak harus langsung dilakukan secara nasional. Pemerintah bisa memulainya secara bertahap di kota-kota besar maupun untuk pemilih di luar negeri sebelum diperluas ke wilayah lain.

Dengan sistem yang sudah terbangun, kata Aziz, biaya yang dibutuhkan pada pemilu berikutnya dinilai hanya sebatas pemeliharaan dan pengembangan teknologi.

Ia juga menilai tambahan anggaran yang diajukan KPU dan Bawaslu seharusnya mulai diarahkan untuk mendukung transformasi digital sistem pemilu Indonesia.

Tak hanya untuk Pemilu dan Pilkada, Azis bahkan mengusulkan infrastruktur e-voting nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai pemilihan lain, mulai dari pemilihan kepala desa hingga ketua OSIS.

Kita bisa melatih, misalkan pemilihan Ketua OSIS dipinjamkan sistemnya, kemudian Pilkades dipinjamkan. Menurut saya, kebijakan yang kelihatannya remeh tetapi akan membangun peradaban e-voting,”

ujarnya.