Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan dan kepatuhan data.
Menurutnya, perlindungan data menjadi syarat utama agar sistem data nasional tidak mudah disalahgunakan. Ia menilai, pembahasan substansi pokok RUU perlu dituntaskan terlebih dahulu, sebelum dilanjutkan dengan penguatan norma yang mengatur keamanan, tata kelola, dan kepatuhan dalam pemanfaatan data nasional.
Tinggal bagaimana nanti kita menyusun pengaturan baru mengenai keamanan dan kepatuhan (compliance) data,”
kata Bob Hasan, Selasa, 30 Juni 2026.
Dijelaskan Bob Hasan, pengalaman sejumlah negara dapat menjadi referensi dalam membangun sistem data nasional yang lebih efektif. Salah satunya diperoleh Baleg DPR saat melakukan kunjungan kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Tiongkok.







