Elite Partai Demokrat akhirnya buka suara menanggapi polemik Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang disorot karena surat perjalanan dinas hingga mutasi pegawai Kementerian PU.
Dewan Pakar Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan setiap kebijakan Dody sebagai Menteri PU maka pertanggungjawabannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Semua kebijakan dan langkahnya sebagai menteri, pertanggung iawabannya kepada Presiden bukan kepada partai,”
kata Syarif kepada Owrite, Senin, 20 Juli 2026.
Status Dody merupakan kader Partai Demokrat dengan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua Umum DPP periode 2025-2030.
Dody Hanggodo jadi sorotan publik karena sejumlah isu kontroversial. Berawal dari viralnya di media sosial terkait dokumen rencana perjalanan dinas Dody ke New York, Amerika Serikat.
Dalam dokumen itu, Dody rencananya bakal menghadiri acara High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.
Tapi, yang disorot publik terutama netizen karena munculnya nama istri dan anak Dody dalam rombongan itu. Muncul spekulasi dari netizen bahwa agenda Dody dan keluarga diduga ingin nonton Piala Dunia 2026 di AS.
Netizen pun membicarakan soal sumber pembiayaan yang dipakai Dody dan keluarga dalam perjalanan ke AS.
Usai dokumen perjalanan dinas Dody bocor muncul kebijakan heboh mutasi massal pegawai aparatur sipil negara (ASN) Kementerian PU.
Terkait polemik mutasi ASN Kementerian PU, Dody sudah beri pernyataan. Dia menepis kebijakan mutasi itu karena bocornya surat dinas perjalanan ke AS.
Menurut dia, mutasi adalah hal yang biasa. Apalagi pegawai di Kementerian PU ada lebih dari 38 ribu.
Ah, enggak ada, enggak ada itu mah. Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi?”
kata Dody di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Polemik Dody pun memunculkan isu bakal ada reshuffle Kabinet Merah Putih. Muncul isu Presiden Prabowo bakal kembali melakukan reshuffle terhadap menteri yang kinerjanya jadi sorotan publik dan ‘bikin gaduh’.
Soal isu reshuffle, Dody juga sudah menanggapi dengan santai. Bagi dia, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Dody tak mau berandai-andai karena tak mengetahui kepastian reshuffle.
Aduh, elu itu masa gue ngalah-ngalahin Presiden. Itu hak prerogatif bos. Ampun bos, ampun,”
kata Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 20 Juli 2026.
