Habiburokhman Wanti-wanti UU Perampasan Aset Jangan Jadi Senjata Lawan Politik

Cakupan itu kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat biasa juga bisa terkena perampasan aset meski bukan pejabat negara.

Habiburokhman pun menyinggung kekhawatiran politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menilai UU Perampasan Aset berpotensi dijadikan alat untuk mencukupi anggaran negara dengan merampas aset masyarakat yang bermasalah dengan pajak.

Pilihan Editor · Hardani Triyoga · 30 Agustus 2026

DPR Janji RUU Perampasan Aset Rampung 15 Desember, Ada Kekhawatiran Isinya Dibajak dan Tak Bertaji

Menurut Habiburokhman, kekhawatiran itu harus dijawab dengan memastikan penerapan aturan tetap berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus mendapat sanksi tanpa melihat jabatan maupun latar belakangnya.

Konstitusi kita memperlakukan asas persamaan di muka hukum,”

ujarnya.

Dia juga menjelaskan bahwa perampasan aset untuk berbagai jenis tindak pidana bukan konsep yang hanya berlaku di Indonesia. Ketentuan serupa, kata dia, juga diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lainnya.

Namun, Habiburokhman menilai perlu ada mekanisme pengawasan yang kuat agar kewenangan tersebut tak berubah jadi alat penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk itu, Komisi III DPR tengah mencari formula terbaik untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan UU Perampasan Aset. Menurut dia, harus ada lembaga kuat yang dapat menindak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya.

Dia menegaskan aparat yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan harus dapat dikenai sanksi hukum, etika, profesi, hingga pidana.

Pendeknya, pemberlakuan UU Perampasan Aset mensyaratkan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas,”

kata Habiburokhman.