Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu reshuffle kabinet dinilai relevan sebagai bagian dari evaluasi kinerja para pembantu presiden.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dua tahun merupakan waktu yang cukup bagi pemerintah untuk melihat menteri yang mampu bekerja cepat, beradaptasi, dan menerjemahkan program pemerintah kepada masyarakat.
Evaluasi bukan tanda pemerintahan gagal, tetapi bagian dari upaya memastikan pemerintahan semakin efektif,”
katanya kepada Owrite, Selasa, 1 September 2026.
Menurut Arifki, masa dua tahun pemerintahan sudah cukup untuk menjadi titik evaluasi terhadap kinerja jajaran menteri.
Dari periode tersebut, pemerintah dinilai dapat melihat siapa yang mampu bekerja sesuai target dan siapa yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi.
Dua tahun sudah cukup untuk melihat siapa yang bekerja, siapa yang berlari, dan siapa yang masih sibuk beradaptasi,”
ucapnya.
Tingkat Kepuasan Masyarakat
Dikatakannya, penilaian terhadap menteri tidak semata-mata dapat ditentukan berdasarkan hasil survei. Namun, tingkat kepuasan masyarakat tetap menjadi salah satu indikator yang dapat membantu pemerintah membaca sejauh mana kinerja kabinet dirasakan publik.
Rapor menteri bukan hanya angka survei. Tetapi survei memberi gambaran bagaimana masyarakat melihat kerja pemerintah,”
ungkapnya.
Dijelaskan Arifki, tantangan menteri saat ini tidak hanya terletak pada kemampuan mengelola program dari balik meja.
Para pembantu presiden juga dituntut mampu berkomunikasi langsung dengan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah dan manfaat yang dihasilkan.
Menteri hari ini tidak cukup hanya pintar di belakang meja. Menteri harus mampu menjelaskan kepada rakyat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa manfaatnya,”
jelasnya.
Lebih jauh Arifki, keberhasilan sebuah program pemerintah juga sangat ditentukan oleh kemampuan pejabat yang menjalankannya.
Program yang dirancang dengan baik dapat kehilangan dampaknya apabila eksekutor tidak mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
Programnya bisa bagus, tetapi kalau eksekutornya tidak mampu menerjemahkan, program itu akan kehilangan tenaga,”
pungkasnya.
Karena itu, isu reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menjadi momentum untuk mengukur kembali efektivitas kabinet Prabowo-Gibran.
