Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen jaringan listrik di Aceh telah pulih pascabencana banjir dan longsor adalah keliru dan telah diklarifikasi oleh berbagai pihak, termasuk PLN sendiri.
Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pemulihan listrik, tetapi menyentuh aspek serius tata kelola dan komunikasi publik pemerintah di sektor energi. Ditegaskannya, bahwa pernyataan pejabat tinggi negara apalagi di tengah situasi krisis tidak boleh berdiri di atas data yang belum terverifikasi.
Klaim bahwa pemulihan listrik telah mencapai 97 persen, sementara kondisi lapangan menunjukkan sebaliknya, menggambarkan adanya jurang serius antara komunikasi publik pemerintah (ESDM) dan realitas operasional,”
ujarnya, kepada owrite, Jumat, 12 Desember 2025.
Menurutnya, jika PLN sendiri sampai harus meminta maaf hal itu menandakan bahwa data yang disampaikan tidak melalui verifikasi teknis yang memadai. Dalam konteks tata kelola energi, sambung Ronny, kesalahan komunikasi semacam ini bukan hal sepele karena bisa menciptakan ketidakpercayaan publik, memperburuk koordinasi internal dan menimbulkan kesan bahwa pengambilan keputusan hanya berbasis persepsi bukan berbasis fakta empiris.
Kordinasi Lemah dan Persoalan Struktural
Direktur ISEAI itu menilai, bahwa kontroversi terkait pernyataan dan kebijakan di sektor energi sepanjang tahun ini menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar di tubuh kementerian. Kontroversi yang berulang sepanjang 2025, menurut Ronny menunjukkan bahwa pola persoalan bukan lagi insidental, tetapi sudah struktural. Bagaimanapun, seorang Menteri ESDM harus memiliki disiplin komunikasi, integritas data, dan kapasitas manajerial yang kuat karena sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional.
Jika kontroversi muncul lebih cepat daripada penyelesaian masalah di lapangan, wajar jika publik mempertanyakan apakah portofolio kementerian ini masih berada di tangan yang tepat atau tidak. Kelanjutannya seharusnya ditentukan oleh evaluasi objektif Presiden terhadap kinerja, bukan oleh pernyataan politik,”
ujarnya.
Ronny juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam proses pemulihan listrik di Aceh dan wilayah lain di Sumatera. Menurutnya, pola kerja yang tampak justru reaktif dan tidak ditopang oleh sistem komando yang jelas.
Ditambahkan Ronny, koordinasi antar instansi dalam pemulihan listrik di Aceh terlihat reaktif, bukan proaktif. Terlalu banyak pesan yang tumpang tindih antara pusat, daerah, dan operator teknis, sehingga respons lapangan tidak seragam. Ini memperlihatkan kelemahan pada struktur komando dan kurangnya mekanisme integrasi data real-time antara BNPB, PLN, Kementerian ESDM, dan otoritas daerah.
Dalam bencana sebesar di Sumatera, koordinasi bukan hanya soal rapat lintas lembaga, tetapi tentang interoperabilitas informasi dan eksekusi terpadu,”
bebernya.
Respon Hanya pada Level Simbolik
Di sisi lain, Ronny menilai respons pemerintah masih lebih banyak berhenti pada level simbolik dan administratif, sementara implementasi teknis di lapangan berjalan jauh lebih lambat dari kebutuhan masyarakat.
Respons pemerintah terhadap bencana ini masih didominasi pendekatan administratif, yakni pernyataan, kunjungan, dan instruksi. Namun eksekusi teknis di lapangan nampaknya masih jauh tertinggal,”
kata Ronny.
Untuk sebuah krisis energi yang mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi Aceh secara luas, tambahnya, kecepatan pemulihan seharusnya menjadi indikator utama. Jika lebih dari satu pekan struktur dasar layanan belum stabil, itu artinya ada kegagalan dalam perencanaan kontinjensi, kegagalam dalam alokasi sumber daya, dan kegagalan monitoring pusat terhadap progres harian pemulihan.
Sebagai catatan perbaikan jangka menengah dan panjang, ISEAI mendorong pemerintah membangun mekanisme krisis energi yang lebih kokoh, baik dari sisi tata kelola data, koordinasi, maupun infrastruktur ketahanan energi.
Dalam hemat saya, ke depan, ada beberapa langkah perbaikan yang mendesak dilakukan pemerintah.”
ucap Ronny.
Perbaikan tersebut antara lain, pertama, pemerintah perlu membangun protokol komunikasi berbasis data yang mewajibkan verifikasi teknis sebelum pejabat menyampaikan informasi publik. Kedua, perlu dibentuk unit manajemen krisis energi nasional dengan struktur komando jelas, sehingga dalam situasi bencana, koordinasi tidak bersifat ad-hoc.
Ketiga, investasi pada infrastruktur ketahanan energi, termasuk sistem cadangan, jaringan modular, dan alat pemulihan cepat, harus jadi prioritas, terutama di wilayah rawan bencana. Terakhir, audit kinerja lintas lembaga pascabencana perlu dilakukan secara transparan agar perbaikan bukan hanya janji, tetapi terintegrasi ke sistem kerja pemerintah.
Menurut Ronny, tanpa koreksi serius atas cara pemerintah mengelola data, berkomunikasi dan mengeksekusi kebijakan di sektor energi, kepercayaan publik akan semakin terkikis setiap kali terjadi bencana yang mengganggu layanan dasar seperti listrik.
Pernyataan dan Fakta Berbeda
Sebelumnya, anggota DPR RI dari Dapil Aceh Ruslan M Daud, menyatakan bahwa klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa 97 persen jaringan listrik di sejumlah wilayah Sumatera adalah keliru. Menurutnya, klaim Bahlil berbeda dengan kondisi di lapangan, di mana wilayah Aceh belum sepenuhnya tersalurkan listrik.
Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,”
kata Ruslan di Jakarta, dikutip Kamis, 11 Desember 2025.
Lebih lanjut, anggota Komisi V DPR RI itu justru menyampaikan bahwa ketiadaan listrik membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lambat dan membebani masyarakat. Pelayanan publik, termasuk administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi tidak dapat beroperasi secara normal.
Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,”
ujar Politisi Fraksi PKB itu.
Selain itu, pemadaman listrik berdampak pada akses air bersih karena banyak pompa air tidak dapat beroperasi. Sejumlah SPBU juga belum berfungsi karena jaringan listrik belum pulih. Hanya beberapa SPBU yang tetap beroperasi dengan genset yang menyala terbatas.
Proses Evakuasi Terhambat
Ruslan menambahkan, bahwa proses evakuasi warga terdampak turut terhambat akibat minimnya penerangan dan terbatasnya alat komunikasi. Relawan dan aparat di beberapa lokasi juga kesulitan memetakan daerah yang masih terisolasi karena jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.
Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,”
tegasnya.
Ia pun menekankan, bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak.
PLN Minta Maaf
Atas kekeliruan klaim tersebut, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, 9 Desember lalu.
Sebelumnya, di Bireuen pada 7 Desember 2025, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Bahlil dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93 persen pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat.
Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,”
tutur Darmawan.
Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi.
Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,”
tambahnya.
Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN juga memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan.
Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
Pemadaman Bergilir
Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas.
Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 Mega Watt (MW). Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,”
ucap Darmawan.
Bahlil baru-baru ini mengklaim bahwa pemulihan kondisi kelistrikan di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), terus dikebut Pemerintah. Di Sumut dan Sumbar, listrik sudah pulih 100 persen. Sementara di Aceh, pemulihan masih berjalan, dengan progres pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sudah 100% terbangun.
Sampai malam ini, untuk Aceh Tengah menyala dari 20.30. Aceh Tengah dan Bener Meriah itu nyalanya jam 20.45, kemudian Aceh Tamiang 20.30. Kemudian untuk Banda Aceh, untuk bisa full 100 persen itu besok siang sampai besok malam, malam ini baru 95%. Gayo Lues tadi pagi sudah nyala,”
ujar Bahlil pada Rapat Terbatas di Pos Pendamping Nasional Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Aceh, 7 Desember 2025.
