Upaya perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh terus dipercepat guna mendukung pemulihan pascabencana. Hingga Kamis 1 Januari 2026, target pemulihan kerusakan pada jalan nasional telah tercapai sesuai rencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator Pos Pendamping Nasional menyampaikan bahwa target yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk 30 Desember 2025 berhasil direalisasikan. Sebanyak 13 titik ruas jalan nasional kini sudah kembali fungsional.
Dari total ruas yang dipulihkan, dua di antaranya berfungsi melalui jalur alternatif. Akses yang menghubungkan Bireuen – Bener Meriah serta Bener Meriah – Aceh Tengah dapat dilalui melalui jembatan Weihni Enang – Enang dan Jembatan Jamu Ujung.
Sementara itu, ruas Genting Gerbang–Simpang Uning masih mengalami hambatan, namun masyarakat tetap dapat melintas melalui jalur alternatif Jembatan Titi Merah.
Untuk jalur Takengon – Blangkejeren, proses pemulihan masih berlangsung. Meski demikian, konektivitas antardaerah utama sudah kembali terjalin, mulai dari Banda Aceh ke Medan melalui jalur timur dan barat, Banda Aceh–Nagan Raya, hingga Nagan Raya–Takengon.
Konektivitas Antarwilayah Kembali Terhubung
Akses dari Lhokseumawe ke Takengon melalui jalur KKA juga telah tersambung. Begitu pula rute Bireuen–Bener Meriah, meskipun masih terdapat beberapa jembatan yang dalam tahap perbaikan, namun jalur alternatif memungkinkan arus transportasi tetap berjalan.
Selain itu, jalur Pidie–Takengon juga dilaporkan telah kembali terhubung. Pulihnya jalur lintas timur, tengah, dan barat serta penghubung antarjalur ini diharapkan mempercepat pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi, khususnya di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah.
BNPB melaporkan bahwa dari total 16 jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan, seluruhnya telah diselesaikan 100 persen.
Rinciannya terdiri dari 12 jembatan yang kembali fungsional di lokasi asli dan empat jembatan melalui jalur alternatif, yakni Weihni Enang-Enang, Jamu Ujung, Titi Merah, dan Krueng Beutong.
Selain itu, dari 361 titik longsor yang tercatat, sebanyak 360 titik atau 99,72 persen telah berhasil ditangani. Satu titik longsoran yang masih dalam pengerjaan berada di arah Jembatan Weihni Enang-Enang dan difungsikan melalui jalur alternatif.
BNPB Waspadai Dampak Cuaca Ekstrem
Capaian ini disebut tidak lepas dari kerja sama lintas sektor dan semangat gotong royong berbagai pihak. Dengan pulihnya akses darat secara bertahap, pemerintah menargetkan pemulihan sektor energi dapat tercapai pada pertengahan Januari.
Meski demikian, BNPB tetap mengingatkan potensi gangguan akibat cuaca. Kapasitas saluran sungai dan drainase utama belum sepenuhnya kembali normal, sehingga hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi berpotensi menyebabkan luapan air seperti yang sempat terjadi di beberapa kabupaten.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BNPB masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna mendukung percepatan normalisasi sungai di sejumlah titik rawan.
Disalurkan ke Warga Pidie Jaya
Selain pemulihan infrastruktur, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak banjir. Melalui BNPB, Dana Tunggu Hunian (DTH) diberikan kepada warga dengan kategori rumah rusak berat di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu 31 Desember 2025.
Sebanyak 27 kepala keluarga dari Desa Blang Awe, Manyang Cut, Beurawang, dan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, tercatat sebagai penerima bantuan. Mereka saat ini tinggal sementara bersama keluarga atau menyewa rumah sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Penyerahan buku rekening dan kartu ATM dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Meureudu 2. Sebelum menerima bantuan, warga terlebih dahulu melengkapi administrasi berupa surat tanda terima bermeterai serta salinan KTP dan KK yang disahkan oleh keuchik, BPBD, dan Babinsa.
Melalui skema ini, bantuan DTH diberikan langsung untuk tiga bulan dengan nilai Rp600.000 per bulan per KK, sehingga total yang diterima mencapai Rp1.800.000. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga selama masa transisi menuju pemulihan.
Penyaluran DTH menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
