KLH Buru 6 Korporasi Perusak Lingkungan Sumut, Layangkan Gugatan Rp4,8 Triliun

Kementerian Lingkungan Hidup resmi mengambil langkah hukum luar biasa dengan mendaftarkan gugatan perdata terhadap enam korporasi atas dugaan kerusakan lingkungan hidup yang masif di Provinsi Sumatra Utara. 

Gugatan ini didaftarkan secara serentak di tiga pengadilan berbeda, yakni Pengadilan Negeri Kota Medan untuk dua perusahaan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk tiga perusahaan lainnya, dengan fokus utama pada pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai Garoga dan Batang Toru. 

Kerusakan lingkungan yang terjadi telah membawa dampak besar bagi masyarakat, fungsi lingkungan hidup yang hilang, mata pencaharian yang terputus, dan rasa aman yang terganggu akibat ancaman bencana ekologis. Negara tidak boleh diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian,”

kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Jumat, 16 Januari 2026. 

Enam korporasi yang menjadi objek gugatan negara adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Dalam proses pengajuan gugatan, berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisis pakar. Aktivitas mereka mengakibatkan 2.516,39 hektare lingkungan rusak. 

Merujuk kerusakan tersebut, pemerintah melayangkan nilai gugatan Rp4.843.232.560.026. Angka ini mencakup komponen kerugian lingkungan hidup senilai Rp4.657.378.770.276,00 dan biaya pemulihan ekosistem yang mencapai Rp178.481.212.250.

Kami memegang teguh prinsip perusak membayar. Setiap korporasi yang mengambil keuntungan dengan cara merusak ekosistem harus bertanggung jawab mutlak untuk memulihkannya. Ini adalah pesan kuat bahwa penegakan hukum lingkungan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan mengenal kompromi demi menjamin hak konstitusional setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat,”

lanjut Hanif. 

Pendaftaran gugatan merujuk pada mandat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengedepankan asas tanggung jawab negara, kelestarian, kehati-hatian, hingga asas pencemar membayar.

Langkah ini bukan sekadar tuntutan ganti rugi materiel, melainkan mendesak korporasi untuk memitigasi risiko bencana banjir dan longsor yang mengancam warga di sepanjang DAS Batang Toru dan DAS Garoga akibat hilangnya daya dukung lingkungan. 

Narasi “cuaca ekstrem” atau fenomena alam yang kerap didengungkan sebagai penyebab utama bencana, dianggap sebagai penyederhanaan masalah yang menutupi akar persoalan sebenarnya: kerusakan ekologis akibat kebijakan yang permisif.

Tata Kelola dan Penegakan Hukum Amburadul

Guru Besar Departemen Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Sri Wartini berpendapat bencana masif ini adalah akumulasi dari kegagalan tata kelola lingkungan, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran korporasi.

Pemerintah tidak bisa serta-merta berlindung di balik alasan perubahan iklim atau anomali cuaca. Ia mempertanyakan mengapa bencana kali ini begitu masif hingga menelan korban ratusan jiwa jika hanya disebabkan oleh faktor alam semata.

Pertama, dari kebijakan lingkungan. Kedua, dari aparat instansi yang berwenang untuk pemberian izin yang tidak tegas dan terlalu permisif. Ketiga, juga para pelaku usaha yang sebetulnya kurang atau tidak memiliki kesadaran lingkungan tinggi,”

kata Sri kepada owrite.

Dia pun menyorot konversi lahan hutan tropis menjadi perkebunan atau peruntukan lain secara besar-besaran. 

Deforestasi menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai penyerap air dan karbon. Sri menyinggung pemberian izin pembangunan pabrik kertas di Sumatra yang berkontribusi pada pembukaan hutan di wilayah hulu.

Masyarakat yang berada di daerah bawah menjadi korban. Rumah mereka rusak dan hilang. Ini adalah dampak dari pembangunan di hulu yang mengabaikan fungsi ekologi.