Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya digaungkan dalam salah satu daftar janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2024, dan masuk sebagai satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.
Sejak dimulai pada Januari 2025, pemerintah mengumbar janji tinggi mengenai MBG, yakni untuk memperbaiki status gizi, membebaskan anak Indonesia dari malnutrisi, dan menekan angka stunting.
Targetnya, menjangkau 19,47 juta penerima manfaat di tahun 2025, dan menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2026.
Besarnya ambisi tersebut diikuti dengan kucuran dana jumbo untuk program MBG. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG hingga Rp71 triliun. Pada tahun 2026, pemerintah menambah anggaran MBG hingga lima kali lipat dengan alokasi mencapai Rp335 triliun.
Lebih jauh, anggaran masif tersebut tidak dibarengi dengan kualitas implementasi dan pengawasan yang baik, termasuk minimnya transparansi.
Informasi mengenai rincian anggaran, penyusunan peraturan, hingga data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak terbuka. Hal tersebut mempersulit pengawasan publik untuk mendeteksi potensi penyimpangan.
Selain itu, masalah lain yang jarang tersorot adalah program MBG rawan akan konflik kepentingan, patronase, dan kronisme. Program ini mudah dieksploitasi sebagai alat untuk merawat dan memperluas jejaring pendukung, ataupun loyalis pemerintahan saat ini.
Oleh sebab itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan penelusuran untuk mengungkap praktik patronase serta keterlibatan Politically Exposed Person (PEPs) dalam pelaksanaan program MBG.
Politik Patronase dan Konflik Kepentingan
Menurut ICW, penelusuran itu dianggap penting lantaran praktik patronase dan keterkaitan PEPs dengan program MBG dapat membuka ruang korupsi dan hanya menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara bebannya justru ditanggung oleh publik.
Temuan dari penelitian ICW menunjukan bahwa program MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan, yang terlihat dari hubungan yayasan pengelola SPPG dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun mantan presiden Joko Widodo (Jokowi), militer, dan aparat penegak hukum.
Keterkaitan ini mengindikasikan dugaan distribusi sumber daya kepada banyak pihak untuk memperkuat dan memperluas dukungan politik. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik daripada manfaat untuk publik.
Tidak hanya keluarga dan orang terdekat Prabowo, Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga turut serta dalam penyediaan SPPG. Hingga September 2025, sudah ada 452 unit SPPG yang dikelola oleh TNI tersebar di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut akan terus bertambah, sebab institusi ini menargetkan sebanyak 2000 unit SPPG untuk didirikan.
Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menyatakan mengelola 672 SPPG di seluruh Indonesia. Termasuk yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari di Polda maupun Polsek berbagai daerah.
Berdasarkan temuan ICW, dari 102 yayasan mitra penyelenggara MBG yang ditelusuri, terdapat 27,45% atau 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik formal.
Afiliasi ini timbul dugaan relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan dengan partai politik, yang meliputi kedudukan dalam partai politik berupa jabatan sebagai pengurus pusat dan daerah, pengusungan oleh partai politik dalam kontestasi pemilu, maupun status sebagai pejabat publik yang terpilih melalui pemilu.
Tidak hanya partai yang mendapatkan kursi legislatif nasional, partai dengan kursi di daerah juga ditemukan dalam kategori ini. Dari 28 yayasan, tiga partai memiliki relasi teratas yakni 6 yayasan terafiliasi dengan Partai Gerindra.
Jumlah tersebut menempatkan Partai Gerindra sebagai partai yang paling banyak terafiliasi dengan yayasan mitra MBG dengan persentase 25%.
Kemudian, pada urutan berikutnya diisi oleh PKS dengan afiliasi terhadap 5 yayasan (17,8%), dan PAN dengan afiliasi terhadap 4 yayasan (10,7%).
Bila dihitung berdasarkan jumlah individu dalam yayasan yang terafiliasi dengan partai, terdapat 43 individu dari 28 yayasan yang memiliki afiliasi politik.
Tiga posisi teratas dengan afiliasi terbanyak diisi oleh PKS dengan afiliasi sebanyak 10 orang (35,7%). Setelah PKS terdapat PDI-P dengan afiliasi terhadap 7 individu (25%), dan Gerindra dengan 6 individu (21,4%).
Pada kategori ini, baik pendiri, pengurus, maupun pembina suatu yayasan dapat terafiliasi dengan partai yang berbeda-beda. Ini menjadikan yayasan tertentu dapat dimasukan ke penghitungan afiliasi lebih dari satu partai.
Hasil penelusuran ICW juga menemukan empat orang anggota legislatif periode 2024–2029 yang menjadi bagian dari yayasan mitra MBG, yakni:
1. Asep Rahmat, anggota DPRD Ciamis dari Partai PAN sebagai ketua Yayasan Asra Bakti Maritim
2. Raden Muhammad Nizar, anggota DPRD Garut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai ketua sekaligus pengawas Yayasan Cahaya Wirabangsa
3. Sulaeman Lessu Hamzah anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang menjabat sebagai pengawas dan anggota Yayasan Insan Cendikia Jayapura
4. Raden Ayu Amrina Rosyada, anggota DPRD Ogan Ilir dari Partai Hanura yang terdaftar sebagai pendiri Yayasan Sahabat Pelangi.
Selain empat nama anggota legislatif aktif di atas, penelusuran dalam kategori ini juga menemukan informasi terkait yayasan yang keseluruhan strukturnya ditempati oleh kader PDIP. Yayasan tersebut adalah Yayasan Perjuangan untuk Kesejahteraan Rakyat.
Terdapat pula mantan kepala daerah terpilih dan kontestan dalam pemilihan kepala daerah yang namanya tercatat dalam akta sebagai pendiri dari Yayasan Lazuardi Kendari. Mereka adalah Nur Alam dan Mohammad Zayat Kaimoeddin.
Nur Alam merupakan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode yang menjabat sejak tahun 2008 dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Tidak sampai rampung jabatan periode keduanya, Nur Alam tersangkut korupsi perizinan tambang nikel dengan kerugian negara Rp4,3 triliun pada 2016.
Sedangkan Zayat Kaimoeddin pernah mengikuti Pilkada Kota Kendari pada tahun 2017, meski tidak terpilih. Dirinya juga merupakan putra dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Kaimoeddin yang menjabat sejak tahun 1992 hingga 2003.
Lebih jauh, terdapat dua yayasan yang memiliki keterkaitan dengan aparat penegak hukum yaitu Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang diduga terhubung dengan individu dalam Kejaksaan RI dan Yayasan Kemala Bhayangkari yang diduga terhubung dengan individu dalam Kepolisian RI.
Sejak April 2025, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa diketahui menginisiasi program MBG di berbagai sekolah. Yayasan tersebut mengklaim, program tersebut sebagai MBG-Swasta.
Klaim sudah Lewati Proses Verifikasi
Kepala BGN Dadan Hindayana, mengatakan seluruh pelaksanaan MBG pasti berafiliasi dan sudah melewati proses verifikasi oleh BGN. Ia juga menyatakan, bahwa tidak ada SPPG yang berada di luar sistem yang dijalankan oleh BGN.
Dua dari lima orang pendiri Yayasan Inklusi Pelita Bangsa adalah Reda Manthovani, dan Denny Achmad. Reda merupakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Sedangkan Denny merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu.
Yayasan Kemala Bhayangkari terafiliasi dengan Polri melalui hubungan keluarga dari ketua dan pembina yayasan ini. Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari adalah Martha Dwi Maryani, istri dari Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo.
Sedangkan pembina dari yayasan ini terdiri dari dua orang yaitu Juliati Sapta Dwi M, yang merupakan istri dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Diana Wahyuni yaitu istri dari Ahmad Dofiri.
Ahmad Dofiri sendiri merupakan mantan Wakapolri periode 2024-2025, yang saat ini menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk Reformasi Polri.
Sementara itu dari sisi militer, diduga ada indikasi individu militer aktif dan non-aktif yang terlibat dalam program MBG.
Dari 102 yayasan yang ditelaah, terdapat enam yayasan yang memiliki afiliasi dengan militer, baik yang masih aktif maupun purna tugas.
Enam yayasan tersebut yaitu:
- Yayasan Adi Upaya
- Yayasan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya
- Yayasan Kartika Purna Yudha
- Yayasan Manunggal Kartika Jaya
- Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan
- Yayasan Mualaf Indonesia Timur
Dari keenam yayasan tersebut muncul nama menteri, mantan menteri, serta pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, yakni Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard, Sjafrie Sjamsoeddin, Musa Bangun, dan Rui Fernando Guedes.
Ryamizard yang terafiliasi dengan Yayasan Mualaf Indonesia Tim, yang merupakan Mantan Menteri Pertahanan pada era Presiden Joko Widodo di tahun 2014–2019. Pada yayasan ini, ia menjabat sebagai ketua sekaligus pembina.
Sebelum pensiun dari tugas kemiliteran di tahun 2008. Ryamizard juga pernah menempati berbagai posisi militer, antara lain Kepala Staf Kodam Sriwijaya, Pangdam Brawijaya, Panglima Divisi 2/Kostrad, Kepala Staf TNI AD tahun 2002–2005, dan pernah dicalonkan Presiden Megawati sebagai Panglima TNI.
Temuan ICW yang menunjukkan hampir sepertiga yayasan mitra Program MBG terafiliasi dengan partai politik, aparat negara, militer, hingga keluarga elite dinilai mengindikasikan persoalan serius dalam desain kebijakan program sosial nasional.
