Pemerintah akan menambahkan 111 unit unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Penambahan tersebut difokuskan di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, karena masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian dan menumpang di rumah kerabat.
Keputusan itu diambil usai Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menggelar rapat komando teknis dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Rapat digelar setelah keduanya mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah titik di Aceh Tamiang.
Suharyanto menekankan pentingnya percepatan pembangunan huntara melalui validasi data yang tidak berlarut-larut.
Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang Ramadhan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian,”
kata Suharyanto, dikutip Senin, 2 Februari 2026.
Sementara itu, Safrizal ZA menegaskan, percepatan pembangunan huntara menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga psikologis masyarakat terdampak bencana.
“Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah,”
ujar Safrizal.
Dalam forum tersebut terungkap masih adanya warga pengungsi di Desa Rongoh yang belum masuk dalam data penerima huntara.
Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, melaporkan terdapat 111 kepala keluarga (KK) yang belum terakomodasi, dengan rincian 53 KK masih tinggal di tenda pengungsian di area perkebunan kelapa sawit dan 58 KK lainnya menumpang di rumah sanak saudara.
Menindaklanjuti laporan itu, Safrizal memastikan pemerintah tidak akan melewatkan satu pun warga terdampak.
Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind,”
tegasnya.
Pemerintah menargetkan seluruh pengungsi sudah menempati huntara sebelum bulan suci Ramadhan.
Selain pembangunan hunian, upaya pembersihan dan reaktivasi fasilitas pemerintahan di Aceh Tamiang juga terus dilakukan pascabanjir.
Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat,”
pungkas Safrizal.
