Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, angka pengangguran di Indonesia turun menjadi 7,35 juta orang per November 2025. Penurunan ini bila dibandingkan Agustus 2025 yang sebanyak 7,46 juta orang pengangguran.
Bila dilihat data sepanjang tahun 2025, angka pengangguran November dibandingkan Februari 2025 masih naik. Sebab, pada Februari angka pengangguran sebanyak 7,28 juta orang.
Selama periode Agustus 2025 sampai November 2025 atau dengan kata lain, pada November 2025 terdapat 7,35 juta orang yang menganggur. Di mana angka ini setara pengangguran terbuka yang turun menjadi sebesar 4,74 persen,”
ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dikutip Senin, 9 Februari 2026.
Angka Turun Tapi Pasar Kerja Belum Pulih
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman mengatakan jumlah pengangguran berkurang 510 ribu orang jika dibandingkan dengan November 2024 yang sebanyak 7,86 juta orang. Ia menilai, penurunan ini merupakan sinyal positif, namun belum menunjukkan pasar tenaga kerja sudah pulih.
Ini sinyal positif, tetapi belum menunjukkan pemulihan pasar kerja yang kuat,”
ujar Rizal kepada owrite.
Dia menjelaskan, hal itu karena penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal sekitar 55–60 persen tenaga kerja, terutama perdagangan kecil, jasa personal, dan pekerjaan berbasis platform. Artinya, banyak orang bekerja namun dengan produktivitas dan pendapatan terbatas.
Karena itu penurunan pengangguran lebih mencerminkan stabilisasi sosial daripada ekspansi pekerjaan formal bernilai tambah tinggi, yang juga terlihat dari kenaikan upah riil dan konsumsi rumah tangga yang belum menguat signifikan,”
terangnya.
Pasar Tenaga Kerja 2026 Diproyeksi Lesu
Rizal mengatakan, untuk tahun ini diperkirakan akan terjadi risiko pembalikan. Pasalnya, sektor manufaktur sebagai penyerap pekerjaan berkualitas masih terbatas (±19 persen PDB), dan sebagian industri padat karya tertekan perlambatan global. Sementara itu, daya beli domestik masih melemah, yang tercermin dari perlambatan kredit konsumsi dan kontraksi pembiayaan kendaraan bermotor di akhir 2025.
Perusahaan cenderung menahan perekrutan dan mengurangi jam kerja sebelum PHK terjadi, sehingga pengangguran bisa tetap rendah tetapi kualitas pekerjaan menurun,”
katanya.
Senada dengan Rizal, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan penurunan pengangguran belum menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja telah pulih.
Belum, karena tadi ada data lainnya yang justru menunjukkan kebalikannya. Jika kita sandingkan data Februari 2024 juga masih lebih buruk kondisi saat ini,”
ujar Huda saat dihubungi owrite.
Dibalik Capaian Ketenagakerjaan Pemerintah
Huda menuturkan, secara agregat memang angka pengangguran mengalami penurunan, namun terdapat catatan menarik di balik capaian ketenagakerjaan pemerintah. Ia menjelaskan, data yang digunakannya adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.
Pertama secara tahunan, angka pertumbuhan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ada di angka 13,5 persen di tahun 2025, dibandingkan dengan PHK tahun 2024. Pertumbuhan ini mayoritas disumbang oleh industri manufaktur yang memang cukup tertekan sepanjang tahun 2025.
Kedua, Huda menerangkan bila mengacu pada BPS, sektor yang paling tajam menyumbang tambahan pekerjaan adalah sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Sedangkan sektor akomodasi secara nilai tambah bruto (NTB) masih tertekan.
Maka sudah pasti sektor penyediaan makan minum adalah penyumbang yang dominan dengan program MBG-nya,”
katanya.
Ketiga, jika dilihat dari kondisi tenaga kerja, nilai median (nilai tengah) pekerja Indonesia sebesar Rp2.500.000. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan sebesar Rp3.053.269 per keluarga per bulan, maka median gaji buruh atau karyawan Indonesia masih di bawah garis kemiskinan.
Maka, dalam satu keluarga, harus ada dua orang yang bekerja untuk bisa keluar dari garis kemiskinan. Ketika, kedua orang tua bekerja, maka ada tambahan kebutuhan baru, yaitu pengasuhan. Jadi saya rasa kondisi ketenagakerjaan kita masih belum keluar dari kata sejahtera,”
katanya.
Keempat Huda mengatakan, data dari Sakernas Agustus 2025 juga menunjukkan bahwa ketimpangan atau gini ratio pendapatan semakin melebar dibandingkan dengan Agustus 2024. Angka gini ratio pendapatan di Agustus 2025 adalah 0,46046, meningkat dari Agustus tahun 2024 yang sebesar 0,44559.
Menurutnya, dengan adanya ketimpangan ini menunjukkan bukti bahwa sektor ketenagakerjaan belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pekerja.
Masih adanya ketimpangan yang cukup lebar ini merupakan bukti bahwa sektor ketenagakerjaan belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap pekerja. Banyak pekerja yang berpendapatan di bawah batas garis kemiskinan. Di satu sisi, ada orang berpendapatan fantastis,”
katanya.
Adapun berdasarkan data, Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sepanjang tahun 2025 terdapat 88.519 orang tenaga kerja ter-PHK.
Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat yakni sekitar 21,26 persen dari total tenaga kerja terkena PHK yang dilaporkan.
Sementara pada periode Januari-Desember 2024 terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang ter-PHK. Artinya, bila dibandingkan dengan tahun 2025, ada kenaikan jumlah pekerja yang di PHK.
