Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Satgas Galapana) menyepakati penambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi yang terdampak banjir bandang di Sumatera.
Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tambahan anggaran juga akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di masing-masing wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pembahasan penanganan bencana kali ini berfokus pada dukungan anggaran lintas sektor.
Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan penguatan skema pembiayaan yang menyeluruh, termasuk tambahan transfer ke daerah dan peningkatan anggaran kementerian/lembaga terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.
Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten kota (di tiga provinsi tersebut) dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra dapat segera direalisasikan,”
kata Saan saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.
Realokasi Anggaran untuk Percepat Infrastruktur
Dalam rapat tersebut, disepakati pula mekanisme realokasi anggaran dari pos lain guna memperkuat pembiayaan pemulihan.
Skema ini dinilai penting agar perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik bisa segera dijalankan tanpa menunggu siklus anggaran tahun berikutnya.
Tambahan dukungan anggaran diarahkan terutama ke sektor pekerjaan umum yang berperan penting dalam pemulihan fasilitas vital, seperti jaringan infrastruktur, sarana sosial, dan fasilitas publik.
Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah,”
jelasnya.
Renovasi 8.747 Rumah Tenaga Kesehatan
Selain infrastruktur umum, DPR juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan yang terdampak bencana.
Tercatat sebanyak 8.747 unit rumah membutuhkan perbaikan segera.
Saan menekankan pentingnya pencairan anggaran sebelum Hari Raya Idul Fitri agar tenaga kesehatan dapat kembali menjalankan tugas secara optimal dalam melayani masyarakat.
Anggaran ini guna mendukung untuk segera realisasi anggaran dari BNPB untuk percepatan renovasi untuk rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung percepatan pencairan sebelum hari raya Idul Fitri,”
pungkas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan itu.
