Gaya komunikasi publik para pejabat dan kepala daerah kerap menjadi sorotan, mulai dari hobi blusukan turun ke jalan, aktif membagikan vlog di media sosial, hingga sikap pragmatis yang menolak cara-cara populis.
Menanggapi fenomena ini, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar berpendapat ragam estetika politik tersebut adalah hal yang lumrah, asalkan tidak semata-mata demi konten pribadi dan mengabaikan penyelesaian masalah sebenarnya.
Berbagai pendekatan memang kerap dipertontonkan oleh para elite politik. Publik mengingat sosok Joko Widodo mempopulerkan tren blusukan sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta.
Di sisi lain, ada sosok seperti Dedi Mulyadi yang kerap turun ke jalan dan mendokumentasikan interaksinya dengan warga melalui YouTube (nge-vlog), serta Ridwan Kamil yang sangat aktif menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan publik.
Namun, ada pula yang memilih gaya berbeda. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada beberapa waktu lalu, berseloroh enggan melakukan gaya blusukan ekstrem, seperti masuk ke gorong-gorong.
Menyoroti hal tersebut, Adinda menyatakan cara-cara teknis itu sangat bergantung pada karakter bawaan masing-masing tokoh. Publik tidak perlu mempermasalahkan gaya mereka selama pejabat yang bersangkutan tetap berpegang pada substansi pekerjaannya.
Menurut saya itu sah-sah saja, selama masih ingat itu adalah bagian dari tugas. Jadi bukan hanya intens untuk bikin konten pribadi, tapi untuk memastikan bahwa tanggung jawabnya itu selesai,”
kata dia kepada owrite, Kamis, 12 Maret 2026.
Adinda mengingatkan membangun citra merupakan satu hal yang dilakukan pejabat, namun capaian kinerja nyata adalah hal lain yang akan dievaluasi oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Ia memberikan contoh konkret bahwa kehadiran fisik seorang kepala daerah di lapangan tidak otomatis menghentikan persoalan menahun.
Apakah misalnya turun blusukan itu menghentikan masalah banjir? Tidak. Ini yang perlu publik kritisi juga kalau bicara tentang gaya komunikasi publik kepala daerah,”
ucap dia.
Adinda mengakui bahwa blusukan dapat menjadi alat komunikasi politik yang efektif untuk menenangkan masyarakat ketika terjadi masalah, sekaligus menunjukkan kepedulian pemimpinnya. Namun, empati tersebut harus bermuara pada regulasi.
Kalau (untuk) menyelesaikan masalah secara permanen, saya rasa tidak. Karena masalah itu tidak sesimpel karena blusukan semata. Harus diikuti oleh tindak lanjut, baik dalam bentuk kebijakan maupun tindakannya seperti apa,”
terang Adinda.
Ada potensi bumerang bagi kepala daerah jika intensitas pamer kegiatan tidak berbanding lurus dengan penyelesaian masalah.
Beban sesungguhnya dapat muncul ketika pejabat gagal merealisasikan janji kampanyenya, meski sering terekam kamera sedang bekerja.
Ia mengingatkan adanya pertanggungjawaban mutlak atas amanah dan dana publik yang dikelola oleh pejabat.
Malah akan menjadi beban ketika lebih banyak blusukan, tapi ternyata kinerjanya tidak berbanding lurus dengan permasalahan yang sudah diselesaikan atau janji kampanye (yang diusung),”
kata Adinda.
