Presiden Prabowo Subianto buka suara, soal rencana pemerintah memperlebar batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyatakan rencana tersebut tidaklah benar.
Prabowo mengatakan, aturan mengenai batas defisit merupakan alat untuk membantu pemerintah tetap berhati-hati dalam menyusun dan menjalankan kebijakan anggaran.
Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan batas defisit tersebut, kecuali jika Indonesia menghadapi situasi darurat yang sangat besar.
Batas defisit adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengubah aturan tersebut kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,”
ujar Prabowo dalam keterangannya Senin, 16 Maret 2026.
Prabowo menuturkan, Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari PDB sejak awal tahun 2000, atau setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.
Kepala Negara ini mengatakan, salah satu faktor yang memungkinkan adanya pelonggaran defisit secara jangka pendek adalah jika harga minyak mentah dunia melonjak tinggi dalam waktu lama, akibat eskalasi perang di Timur Tengah.
Namun, Prabowo menekankan bahwa opsi melampaui batas defisit adalah pilihan terakhir. Ia mengatakan, meski banyak negara lain termasuk anggota Uni Eropa telah mengabaikan target defisit yang ketat, Indonesia harus tetap konsisten.
Prabowo menilai, krisis di Iran menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Menurutnya, RI berada dalam posisi relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain karena memiliki sumber energi domestik seperti minyak sawit dan batu bara yang dapat membantu menjaga ketahanan energi nasional.
Di samping itu kata Prabowo, pemerintah juga akan terus mengembangkan potensi energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel.
Jika kita berhasil melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan menjadi sangat, sangat tidak bergantung pada sumber eksternal,”
imbuhnya.
Defisit APBN Bisa Tembus 4% di Skenario Terburuk
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan tiga skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan perang yang terjadi di Timur Tengah.
Airlangga membeberkan, untuk skenario pertama dengan asumsi harga rata-rata minyak dunia sebesar US$86 per barel, dengan nilai tukar rupiah Rp17.000 per dolar AS atau di atas asumsi makro yang sebesar Rp16.500. Kemudian pertumbuhan ekonomi dipertahankan di angka 5,3 persen, dan SBN 6,8 persen, maka defisit APBN akan sebesar 3,18 persen dari produk domestik bruto.
Lalu skenario kedua, dengan harga rata-rata minyak US$97 per barel, dengan nilai tukar rupiah Rp17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, dan SBN 7,2 persen, maka defisit APBN akan sebesar 3,53 persen. Sedangkan skenario ketiga atau terburuk defisit akan mencapai 4,06 persen.
Kalau skenario terburuk yang pesimis itu dengan harga US$115 per barel kurs rupiah kita Rp17.500, growth-nya 5,2 persen, surat berharganya 7,2 persen, defisitnya 4,06 persen,”
ujar Airlangga.
