Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus untuk merespons kasus kekerasan yang menimpa pejuang HAM sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.
Dalam rapat yang digelar di gedung DPR, Senin, 16 Maret 2026, Komisi III secara tegas menginstruksikan Polri untuk segera turun tangan dan menangani kasus penyiraman air keras tersebut secara cepat, transparan, dan profesional.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan insiden yang menimpa Andrie Yunus bukanlah tindak pidana penganiayaan biasa.
Ia menilai serangan terhadap aktivis HAM ini merupakan ancaman serius yang membutuhkan penanganan luar biasa dari aparat penegak hukum.
Habiburokhman menekankan agar Polri tidak hanya menangkap eksekutor di lapangan, tapi juga membongkar dalang di balik teror tersebut.
Peristiwa ini adalah masalah serius. Kami meminta Polri segera mengungkap pelaku, termasuk pihak yang merencanakan maupun aktor intelektual di balik kejadian ini,”
kata Habiburokhman.
Kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andrie Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo,”
ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra itu menyebutkan, Andrie Yunus berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
DPR juga meminta pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan aktivis Kontras tersebut hingga pulih.
Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menjamin seluruh biaya pengobatan terbaik dan pemulihan kesehatan Andrie Yunus,”
tambah Habiburokhman.
Desakan untuk mengusut tuntas kasus ini juga mendapat dukungan penuh dari lintas fraksi di Komisi III DPR. Perwakilan dari Fraksi PDIP Safaruddin, turut menyuarakan urgensi pengungkapan kejahatan ini secara menyeluruh hingga ke akar.
Ini merupakan kejahatan serius. Kami meminta Kapolri melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui siapa pelaku dan pihak yang terlibat,”
ucap Safaruddin.
Kesepakatan untuk mendorong Polri bertindak cepat dan tegas ini juga diamini oleh fraksi-fraksi lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya proses penegakan hukum terhadap kasus penyiraman air keras ini hingga tuntas di meja hijau.
Langkah pengawalan ini dilakukan sebagai bentuk representasi parlemen dalam memastikan adanya jaminan perlindungan yang nyata bagi para pembela HAM, serta sebagai upaya demi terus menjaga muruah dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Saling Jaga Sesama Sipil
Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, berpendapat kekerasan fisik terhadap aktivis sayangnya bukan hal baru di Indonesia.
Serangan dengan air keras dibarengi dengan pernyataan presiden yang memiliki daftar pengamat yang mengkritik dan dianggapnya perlu ditertibkan secara damai atau apapun itu menurut saya sudah keterlaluan.
Walau penyiraman air keras dilakukan oleh orang tidak dikenal dan pernyataan tersebut oleh presiden, ini menunjukkan ekosistem berpendapat Indonesia mulai dibatasi dan ada ketidakpedulian pemerintah terhadap demokrasi dan aktivisme di Indonesia, maupun ketidakberpihakan pemerintah untuk menegakkan hukum,”
ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Maret.
Ekosistem seperti ini juga ditunjukkan oleh pemerintah dan juga oleh sesama warga yang mulai menyerang warga lain yang kritis. Ini sinyal buruk untuk demokrasi bangsa ini.
Serangan ini jelas bukan kriminalitas biasa, lanjut dia, Ini merupakan serangan yang dirancang untuk menakuti, untuk membuat siapapun yang bersuara kritis berpikir dua kali sebelum bersuara.
Sebagai manusia, wajar jika ada ketakutan dalam diri terkait keselamatan sendiri. Namun, di sisi lain, kejadian ini justru menjadikan publik lebih teguh ingin tetap menyuarakan kebenaran.
Teruntuk sesama masyarakat sipil, hal yang perlu dilakukan ialah meningkatkan kewaspadaan. Publik perlu saling menjaga dengan memberitahu orang terpercaya sebelum melakukan pergerakan, tidak bepergian sendirian jika merasa tidak aman, dan segera melaporkan setiap ancaman yang dialami kepada pihak berwajib maupun pihak yang relevan lainnya untuk memastikan keamanan diri,”
