Komnas HAM mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas rentetan kasus kekerasan yang menimpa para pembela HAM di Indonesia, termasuk tidak berhenti hanya pada penangkapan pelaku lapangan atau operator eksekusi.
Hal ini menanggapi eskalasi ancaman terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus serta kasus-kasus sebelumnya.
Dalam merespons kasus Andrie Yunus, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin Siagian menegaskan pihaknya menggunakan tekanan publik dan instrumen kelembagaan demi memastikan Polri bekerja maksimal.
Ini adalah salah satu media kami secara terbuka kepada publik, (kami) menyampaikan supaya polisi melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Saya kira polisi akan mendengarkan yang kami diskusikan saat ini,”
kata Saurlin di gedung Komnas HAM, Selasa, 17 Maret 2026.
Secara konkret, Komnas HAM telah melayangkan dua surat resmi terkait insiden yang menimpa Andrie Yunus.
Ada dua surat yang kami keluarkan secara resmi (yakni) Surat Keterangan Pembela HAM dan surat khusus kepada Polda terkait Andrie Yunus. Surat (khusus) terbatas itu berisi hal-hal yang kami inginkan untuk dilindungi,”
tegas Saurlin.
Perihal jaminan perlindungan secara legal dari negara, Komnas HAM saat ini memfokuskan strateginya pada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tengah digulirkan pemerintah dan DPR.
Potensi Konflik Kepentingan Aparat
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyorot potensi konflik kepentingan serta hambatan struktural dalam pengungkapan kasus Andrie Yunus.
Tim advokasi memberikan tenggat waktu selama tujuh hari kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini sebelum mendesak pembentukan tim pencari fakta independen.
Perwakilan TAUD, Alghiffari Aqsa, memaparkan kekhawatirannya terkait pola-pola yang mungkin digunakan penegak hukum untuk berdalih jika kasus ini menemui jalan buntu.
Kekhawatiran ini berkaca pada rekam jejak penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis di masa lalu.
Kepada owrite, Senin, 16 Maret 2026, Alghiffari menyatakan proses penyelidikan dapat menjadi sangat sulit jika terduga pelaku ternyata berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri.
Ia menyamakan potensi ini dengan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, yang membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk mengungkap keterlibatan aparat.
Polanya, jika pelakunya diduga berasal dari kepolisian sendiri, sama seperti kasus Novel Baswedan, (butuh) 3 tahun dan ternyata benar pelakunya dari unsur kepolisian. Jadi kalau ada konflik kepentingan itu dari polisinya sendiri atau dari link politiknya polisi, itu akan sulit untuk diungkap,”
kata Alghiffari.
Selain unsur kepolisian, potensi keterlibatan dari aparat institusi lain, seperti militer pun bisa saja terbukti. Alghiffari meragukan keberanian dan independensi kepolisian jika hasil investigasi mengarah pada keterlibatan anggota TNI.
Ia juga menolak keras jika proses hukum nantinya harus dialihkan ke pengadilan militer, yang kerap dinilai kurang transparan bagi masyarakat sipil.
Kalau misalnya itu menyasar, (diduga pelaku adalah anggota) TNI, apakah polisi berani menyebut TNI misalnya atau dinas yang lainnya? Kami ragu itu bisa diusut secara tuntas oleh kepolisian,”
tutur dia.
