Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menilai bahwa rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) harus disiapkan secara menyeluruh.
Menurutnya, tanpa persiapan matang, kebijakan tersebut berisiko mengganggu kualitas proses belajar mengajar.
Lestari menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini.
Hal tersebut penting untuk memastikan semua siswa tetap mendapatkan hak pendidikan secara optimal.
Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,”
kata Lestari Moerdijat di Jakarta, Selasa 24 Maret 2026.
Strategi Pemerintah untuk Hemat BBM
Sebelumnya, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi penghematan BBM, salah satunya melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah.
Di sektor pendidikan, langkah yang dipertimbangkan adalah menghidupkan kembali sistem pembelajaran daring seperti yang pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI mengingatkan bahwa pengalaman selama pandemi harus menjadi bahan evaluasi penting.
Kala itu, berbagai kendala muncul, mulai dari kesiapan guru yang belum optimal, beban tambahan bagi orang tua, dan penurunan kualitas pembelajaran siswa.
Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,”
ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.
Infrastruktur dan SDM Harus Siap
Selain kesiapan tenaga pengajar, Lestari juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur digital yang memadai. Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai perangkat seperti Papan interaktif digital (PID), Laptop, dan Hard disk eksternal.
Bantuan tersebut menjangkau 288.865 satuan pendidikan, dilengkapi akses internet untuk 8.152 sekolah serta layanan listrik bagi 2.389 satuan pendidikan.
Namun, menurutnya, kemampuan guru dalam mengoperasikan perangkat tersebut juga harus dipastikan agar pemanfaatannya maksimal.
Politisi dari Partai NasDem ini berharap adanya sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung implementasi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Dengan kolaborasi yang baik, kualitas pendidikan diharapkan tetap terjaga meskipun metode pembelajaran berubah.
Lestari menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan yang berkualitas sangat penting dalam mencetak generasi yang kompetitif di masa depan.
Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan kesiapan di lapangan agar tidak merugikan peserta didik.
