Peneliti dari Citra Institute, Efriza, menganalisis pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim sebagai mikromanajer. Kepala Negara menyampaikan itu dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, 30 Maret 2026.
Gaya mikromanajer idealnya selaras dengan visi dan koordinasi yang rapi. Namun, fakta di lapangan berbanding terbalik yakni ada beberapa menteri yang dinilai mengambil kebijakan keliru.
Memang detail hingga Pak Prabowo menanyakan harga telur, tapi kebijakan menterinya kenapa bisa offside?”
kata Efriza kepada owrite, Jumat, 3 April 2026.
Ia mencontohkan isu belakangan ini, seperti gas LPG 3 kilogram, polemik perebutan empat pulau antara Aceh dan Sumatera, hingga perihal impor mobil pikap dari India.
Kebijakan impor 105.000 pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Meski demikian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan impor tersebut bukan wewenang pihak dan diputuskan ditunda menunggu arahan Prabowo.
Di mana sifat mikromanajernya? Ketika sebuah kebijakan disuruh untuk ditunda, kenapa bisa hadir mobil pikap itu? Ketika (pikap) datang, dianggap tidak punya manfaat meski akhirnya digunakan untuk (keperluan) Koperasi Desa,”
ujar Efriza.
Jika mikromanajemen tidak dibarengi dengan pemahaman komprehensif soal kondisi dan aspirasi nyata rakyat, itu juga patut dipertanyakan. Misalnya, harga kebutuhan pokok merangkak naik. Presiden menanyakan harga sembako saja tidak cukup menunjukkan seorang mikromanajer, bila tidak disertai upaya solutif.
Contohnya, ketika Jokowi sebagai presiden, ia merespons keras kasus pemerkosaan anak–termasuk tragedi yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2016–dengan mendorong penerapan hukuman berat, salah satunya kebiri kimia. Itu merupakan sebuah jalan keluar dari seorang pemimpin. Sebab merujuk fakta dan mau peka terhadap rakyat.
Ada juga kebijakan lain yang akhirnya diralat atau dibatalkan setelah mendapat protes keras dari masyarakat, umpama pemangkasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari. Efriza menegaskan seorang mikromanajer sejati semestinya mengalkulasi keuntungan dan kerugian kebijakan sebelum implementasi, bukan sebaliknya.
Sistem Komando
Di hadapan orang Jepang, Presiden Prabowo juga mengklaim dirinya menelepon menteri pada dini hari guna mengetahui harga telur. Selain itu, dia menyesali gaya mikromanajemennya mengakibatkan sejumlah menteri dan pejabat senior mengalami kelelahan sehingga perlu mendapatkan penanganan medis.
Efriza menyatakan ada kontradiksi soal mikromanajemen tersebut. Misalnya soal laporan “Asal Bapak Senang” alias ABS.
Kalau angka-angka (laporan) yang tak sesuai masih bisa lolos dengan mulus, di mana sifat mikromanajernya? Karena mikromanajemen itu sangat detail, (sehingga) celah laporan ABS sangat kecil,”
kata dia.
Ia khawatir klaim mikromanajemen ini sebenarnya lebih mengarah kepada sistem komando satu arah–apalagi Prabowo adalah mantan prajurit TNI. Dampaknya ialah Prabowo bisa membuat keputusan berdasarkan selera atau asumsi, tanpa berbasis aspirasi publik dan kroscek lapangan.
Muncul pula paradoks lain yaitu publik merasa puas dengan kinerja Prabowo dan ia menjadi sosok yang disukai masyarakat. Namun, keputusan yang diambil oleh menteri cenderung menimbulkan problem.
Agar mikromanajemen ini berdampak positif, Efriza menyarankan agar Prabowo lebih sering interaksi langsung bersama rakyat (blusukan seperti Jokowi), melakukan pemeriksaan silang hingga tervalidasi, baru kemudian menginstruksikan menterinya secara detail.
Bila hanya sekadar menanyakan harga telur, itu bukan mikromanajemen. Namun, malah bisa dianggap ketidaktahuan dan ketidakpahaman beliau terhadap kondisi negara, terhadap aspek pemerintahannya ataupun aspek yang berhubungan dengan masyarakat,”
terang Efriza.
