KPK menggelar 10 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kurun waktu Januari hingga pertengahan April 2026. Mayoritas operasi tersebut menjerat kepala daerah dan pejabat birokrasi daerah.
Dosen Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, rentetan OTT ini bukan sekadar persoalan ancaman penjara atau pencabutan hak politik semata, tapi cerminan kerusakan sistem politik, khususnya Pilkada.
(Ancaman pidana dan pencabutan hak politik) sekadar ancaman, belum jadi kenyataan. Kenyataannya, kurang memadai sistem Pilkada yang membutuhkan ongkos besar. Karena ketika terpilih, rata-rata upaya yang dilakukan para kepala daerah (ialah) mengembalikan utang modal Pilkada,”
kata Fickar kepada Owrite.id, Selasa, 14 April 2026.
Dengan demikian, tidak heran terjadi pemerasan oleh kepala daerah terhadap bawahannya. Situasi inilah, menurut Fickar, yang membutakan para kepala daerah, apalagi kalau hanya dihadapkan pada ancaman pencabutan hak politik.
Fickar juga menyorot pola penindakan KPK dan mendesak lembaga itu tak hanya berhenti pada penangkapan pejabat dan birokrat daerah, namun harus berani mengejar aktor intelektual atau korporasi yang bermain dalam suap sistematis.
Artinya penindakan tidak terbatas pada “pelaksana suap” tapi yang menyuruh suap, yang berkepentingan langsung dengan suap pun diseret ke pengadilan. Fickar menilai kelemahan ini bukan pada celah sistem hukum nasional, sebab sistem peradilan pidana telah memfasilitasi penindakan terhadap otak kejahatan.
Dalam kasus korupsi suap pejabat negara semestinya juga menuntut pemberi suap. Jadi, bukan jendela sistemik, karena sistem sendiri sudah memfasilitasi itu, Mungkin kemampuan KPK yang harus dipertajam, sehingga bisa melacak dan membuktikan aktor intelektualnya,”
jelas Fickar.
Kemudian, perihal lolosnya korupsi kepala daerah dari pantauan Inspektorat Daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), ini merupakan kegagalan sistemik. Secara hukum dan struktural, APIP tidak dapat bertindak bebas lantaran posisi mereka sebagai bawahan langsung kepala daerah.
Ini kesalahan sistemik, karena APIP merupakan bagian dari sistem internal yang tidak terpisah, bahkan pejabat APIP itu bawahan kepala daerah. Maka, seharusnya ada perubahan sistem yang memungkinkan APIP bisa diisi orang eksternal, misalnya dari unsur KPK atau kejaksaan, LSM anti korupsi. Sehingga, meski APIP bagian dari sistem, dia bisa efektif mengawasi atau meminimalisasi korupsi daerah,”
ucap Fickar.
Berikut daftar OTT KPK hingga saat ini:
- 9-10 Januari, penyidik bergerak dalam dugaan suap pengaturan pajak sektor pertambangan di tubuh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Lima orang ditetapkan jadi tersangka yaitu pejabat KPP Madya Jakarta Utara (DWB, AGS, ASB) dan pihak swasta (ABD/konsultan pajak dan EY/staf PT WP).
- 19 Januari, Wali Kota Madiun Maidi dan perantara swasta ditangkap atas kasus dugaan fee proyek jalan daerah dan penyalahgunaan dana CSR. Maidi mematok fee 6 persen dari nilai proyek Rp5,1 miliar. Ada pula gratifikasi Rp1,1 miliar periode 2019-2022;
- 19 Januari, Bupati Pati Sudewo dan tiga koordinator lapangan. Mereka ditangkap atas dugaan korupsi dan suap jual-beli jabatan perangkat desa. Penyidik menyita uang tunai Rp2,6 miliar;
- 4 Februari, Kepala KPP Madya Banjarmasin dan dua pihak lain. Penyidik menciduk mereka atas dugaan menerima suap berupa “uang apresiasi” Rp800 juta dari korporasi, sebagai imbalan guna memuluskan proses pengajuan restitusi pajak;
- 5 Februari, I Wayan Eka Mariarta (Ketua Pengadilan Negeri Depok), Bambang Setyawan (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok), juru sita, dan dua perwakilan PT Karabha Digdaya. Mereka terlibat dalam dugaan penyuapan senilai Rp850 juta untuk memuluskan eksekusi lahan BUMN. Terdapat pula gratifikasi valuta asing yang mencapai Rp2,5 miliar dalam kurun waktu 2025-2026 kepada pimpinan pengadilan;
- 4 Februari, pejabat internal Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sispiran Subio, serta Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan. Mereka kongkalikong untuk mengamankan dan memuluskan importasi ilegal/penyelundupan 3 kilogram emas tanpa perlu membayar tarif bea dan pajak barang mewah;
- 3-4 Maret, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dicokok penyidik atas dugaan korupsi lelang pengadaan jasa outsourcing dan penyediaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan dan memotong anggaran rutin daerah yang dipercayakan kepada pihak ketiga
- 9 Maret, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan sejumlah rekanan swasta. Mereka menerapkan sistem uang muka tunai (ijon proyek) untuk APBD 2025-2026. Bupati mematok jatah 10-15 persen dari nilai proyek. Penyidik sita uang Rp756,8 juta dari total kesepakatan Rp980 juta;
- 13 Maret, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman dan Sekretaris Daerah Sadmoko Danardono. Mereka melakukan dugaan pemerasan anggaran berkedok uang Tunjangan Hari Raya. Bupati mewajibkan 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyetor Rp75 juta-Rp100 juta;
- 10 April, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan 12 orang lainnya dicokok atas dugaan pemerasan. Bupati memaksa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani surat tanpa tanggal perihal pengunduran diri sebagai ASN. Surat itu menjadi “sandera” jika OPD tidak mau menyetor uang. Dia juga memeras 50 persen setiap penambahan anggaran yang diajukan dinas.
