Anggota Partai Republik maupun Partai Demokrat yang berada di DPR dan Senat, secara tegas mempertanyakan pada Menteri Pertahanan Pete Hegseth tentang gencatan senjata Iran, biaya perang, dan keputusan pemerintah untuk memasuki konflik tanpa persetujuan Kongres.
Hegseth dan Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine, hadir dalam sidang secara berturut-turut di hadapan sub komite Alokasi Anggaran DPR dan Senat karena Pentagon berupaya mendapatkan US$1,5 triliun (Rp26,2 kuadriliun) dalam proposal anggaran tahun fiskal 2027.
Angka tersebut merupakan titik awal negosiasi dengan Kongres mengenai pengeluaran tahunan dan akan menandai peningkatan sebanyak 42 persen dalam pengeluaran pertahanan dari tingkat tahun 2026.
Biaya Perang Sebenarnya Bisa Mencapai US$50 Miliar
Bulan lalu, Hegseth bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata DPR dan Senat bahwa konflik tersebut telah menelan biaya US$25 miliar (Rp437,9 triliun) sejauh ini.
Pelaksana Tugas Pengawas Keuangan Pentagon Jules Hurst, mengatakan pada Selasa, 12 Mei 2026, bahwa biaya tersebut sekarang mencapai US$29 miliar (Rp508 triliun). Para pejabat AS yang mengetahui penilaian internal tersebut pada bulan April memperkirakan bahwa biaya perang Iran bisa mendekati angka US$50 miliar (Rp875,9 triliun).
Dalam pernyataan pembukaan, Hegseth mengklaim bahwa permintaan dana sebesar US$1,5 triliun itu memang merupakan anggaran bersejarah, dan menambahkan bahwa itu adalah anggaran yang bertanggung jawab secara fiskal.
Permintaan anggaran presiden mencerminkan urgensi saat ini,”
kata Hegseth, dikutip dari CBS News, Rabu, 13 Mei 2026.
Senat Batasi Kewenangan Perang Trump
Sementara itu, Partai Demokrat telah menyuarakan kekhawatiran tentang perang Iran dan otorisasi penggunaannya, begitu pula beberapa anggota Partai Republik, beberapa di antaranya berada di Komite Alokasi Anggaran Senat.
Meskipun beberapa resolusi tentang kewenangan perang gagal untuk disahkan, dua anggota Partai Republik yakni Senator Susan Collins dari Maine dan Rand Paul dari Kentucky, telah bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung pengesahan langkah-langkah yang membatasi kewenangan perang Trump.
Selain itu, Senator Partai Republik Lisa Murkowski dari Alaska mengatakan bahwa ia bermaksud untuk mengajukan otorisasi formal untuk penggunaan kekuatan militer di Iran.
Senator Partai Republik Lindsey Graham, yang menyebut operasi militer terhadap Iran “spektakuler,” bertanya kepada Caine apakah dia mengetahui laporan CBS News yang menyebutkan bahwa Islamabad mengizinkan pesawat Iran untuk parkir di lapangan terbang Pakistan.
Lebih jauh, anggota DPR dari Partai Demokrat, Pete Aguilar, mendesak Hegseth untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang gencatan senjata.
Apakah kita tahu bahwa gencatan senjata itu aktif atau tidak aktif tanpa adanya dokumentasi?”
Kita tahu itu sudah jelas dan gencatan senjata sedang berlaku,”
jawab Hegseth.
Dalam pernyataan pembukaannya, anggota DPR dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro pun memperingatkan Hegseth dan Caine bahwa pemerintahan Trump belum memberikan strategi yang jelas kepada Kongres terkait perang melawan Iran.
Namun Hegesth menimpali bahwa pihaknya memiliki rencana untuk semua itu, dan menambahkan bahwa ada rencana untuk meningkatkan tindakan tambahan. Meski demikian, ia melanjutkan bahwa ia tidak akan memberikan rincian lebih lanjut tentang langkah selanjutnya dalam perang melawan Iran.
