Pemerintah diminta tidak terburu-buru menjalankan program penggantian LPG ke Compressed Natural Gas (CNG) untuk rumah tangga sebelum ada kajian menyeluruh terkait biaya dan aspek keamanannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksklusif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa kepada Owrite pada 19 Mei 2026.
Saya belum melihat pemerintah melakukan kajian tekno ekonomi, jadi apa yang disampaikan sekarang oleh menteri, saya kira pemerintah perlu buat kajian tekno ekonomi,”
katanya.
Ia mengatakan, pemerintah perlu membuka kajian tekno ekonomis kepada publik, agar masyarakat mengetahui total biaya penggunaan CNG, termasuk kebutuhan infrastruktur pendukungnya.
“Karena yang murah itukan gasnya, memang gasnya lebih murah daripada LPG tapi kalau misalnya dihitung dengan infrastruktur lain, jaringannya berapa itu?,”
lanjutnya.
Ia menjelaskan, penggunaan CNG membutuhkan investasi besar mulai dari pengadaan tabung khusus bertekanan tinggi, pembangunan stasiun kompresi gas, hingga sistem distribusi dan transportasi yang lebih kompleks.
Mengimpor Tabung CNG
Menurutnya, pemerintah bahkan disebut akan mengimpor tabung CNG dari Tiongkok karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi dalam jumlah besar.
Selain itu, ia menilai pemerintah juga belum menjelaskan standar keamanan penggunaan CNG untuk rumah tangga, termasuk standar tabung, regulator, selang, dan tata cara pemakaian di masyarakat.
Fabby menegaskan, pemerintah sebaiknya melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum program diterapkan secara luas.
Harusnya dilakukan uji coba dulu jadi tidak langsung di roll out, tidak langsung di massal kan, tapi mungkin dicoba dulu untuk melihat rancangan keselamatannya seperti apa, handling-nya bagaimana, dan standarnya seperti apa,”
ujarnya.
Ia menilai edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena karakteristik CNG berbeda dengan LPG yang selama ini sudah umum digunakan masyarakat.
Menurutnya, tanpa standar keamanan dan sosialisasi yang jelas, risiko kecelakaan penggunaan CNG akan meningkat.
