Institute for Essential Services Reform (IESR) mengkritisi adanya pernyataan yang mencuat ke publik terkait pemadaman listrik massal di sebagian besar wilayah Sumatera akibat sambaran petir dan cuaca buruk.
Menurut IESR, dalam sistem kelistrikan modern, gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak berkembang menjadi blackout regional, yang berdampak pada jutaan pelanggan di banyak provinsi sekaligus.
IESR menilai, bahwa peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar terkait ketahanan dan kehandalan sistem kelistrikan Sumatera.
Gangguan awal akibat cuaca ekstrem, kata IESR, mungkin saja menjadi pemicu langsung, tetapi akar masalahnya dapat berkaitan dengan lemahnya redundansi jaringan transmisi, bottleneck sistem, ketidakcukupan cadangan daya, serta kelemahan pada sistem proteksi dan pengendalian grid.
Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi. Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan secara transparan kepada publik,”
kata Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Minggu, 24 Mei 2026.
IESR menekankan bahwa pemadaman ini memiliki implikasi serius terhadap agenda transisi energi Indonesia. Seiring meningkatnya elektrifikasi sektor transportasi dan industri, pertumbuhan pusat data, serta penetrasi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kebutuhan terhadap sistem transmisi dan distribusi yang kuat, fleksibel, dan resilien menjadi semakin penting.
Kepercayaan Investor Turun
Menurut IESR, tanpa penguatan jaringan listrik, risiko pemadaman besar dapat meningkat dan menurunkan kepercayaan investor terhadap transformasi energi Indonesia.
Kami mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator sektor ketenagalistrikan melakukan investigasi teknis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar masalah sistemik dari blackout ini. Investigasi perlu dilakukan secara independen, melibatkan para pakar non-pemerintah, dan berbasis data teknis seperti relay logs, SCADA, PMU/frequency records, sequence of events, kondisi aset transmisi, serta performa sistem proteksi dan operasi pembangkit,”
beber Fabby.
IESR juga mendesak agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik. Dalam sejumlah kasus pemadaman besar sebelumnya, publik tidak pernah memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai hasil investigasi regulator maupun langkah korektif yang dilakukan.
Kurangnya transparansi ini berisiko menghambat pembelajaran kelembagaan dan perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional,”
ungkapnya.
PLN Harus Beri Kompensasi
Selain itu, IESR juga meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 27/2017 yang telah mengalami perubahan kedua menjadi Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP).
Pemadaman yang meluas nyatanya juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, industri, dan masyarakat luas dan PLN sendiri yang kehilangan pendapatan dari energi yang tidak tersalurkan (energy not served).
IESR pun mendesak PLN mempercepat penguatan jaringan transmisi dan distribusi listrik, termasuk peningkatan redundansi sistem, modernisasi proteksi grid, pengembangan smart grid, serta investasi pada sistem pengendalian dan fleksibilitas jaringan.
Ketahanan jaringan listrik, seharusnya menjadi prioritas utama dalam mendukung keamanan energi dan transisi energi Indonesia.
Pemerintah dan PLN juga perlu berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian jaringan transmisi 500 kV dari Lahat ke Medan, yang seharusnya, semula dijadwalkan selesai pada 2019 tapi mengalami penundaan yang cukup lama karena berbagai masalah. Jaringan transmisi 500 kV ini seharusnya menjadi jalan tol listrik di sistem Sumatera. Walaupun bukan penyebab langsung, tetapi tertundanya proyek 500 kV Sumatera membuat sistem masih terlalu bergantung pada backbone 275 kV. Akibatnya, ketika satu koridor 275 kV terganggu, dampaknya jauh lebih mudah menyebar,”
papar Fabby.
IESR menghimbau konsumen listrik, khususnya kelompok rumah tangga dan bisnis yang mampu secara ekonomi, untuk melakukan pemasangan PLTS atap yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS).
Kombinasi PLTS atap dan penyimpanan energi dapat membantu meningkatkan ketahanan pasokan listrik pelanggan, mengurangi kerugian akibat pemadaman, menghindari penggunaan genset berbahan bakar BBM yang mahal, sekaligus mendukung percepatan transisi energi bersih di Indonesia.
