Munculnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta memicu berbagai tafsir mengenai hubungan PDIP, dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi spekulasi tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak memposisikan diri sebagai oposisi, namun tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Hasto, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal konsep oposisi secara formal sebagaimana diterapkan di sejumlah negara lain.
Kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang,”
kata Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menyebut, Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan pentingnya keseimbangan dalam demokrasi. Karena itu, keberadaan suara kritis terhadap pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik,”
ucapnya.
Penguasa Jangan Anti Kritik
Hasto menilai, kritik yang disampaikan kepada pemerintah tidak lahir dari niat menjatuhkan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar roda pemerintahan berjalan sesuai harapan rakyat.
Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa berjalan dengan baik,”
tegasnya.
Karena itu, PDIP mengingatkan agar pemerintah tetap membuka ruang terhadap kritik, dan tidak merespons perbedaan pandangan dengan pendekatan hukum yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.
Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan berbagai masukan-masukan suara kritis jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet ya di dalam hukum,”
jelas Hasto.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan posisi politik PDIP di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski tidak berada di dalam kabinet, partai berlambang banteng itu menegaskan akan tetap menjalankan fungsi penyeimbang dengan mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik dan pengawasan yang konstruktif.
Sikap tersebut juga menjawab berbagai spekulasi yang muncul setelah kehadiran Megawati dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai sinyal mencairnya hubungan politik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran.
