Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan safari politik ke berbagai daerah usai pulih dari kondisi kesehatannya, mendapat respons tajam dari PDI Perjuangan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, langkah tersebut seharusnya tidak semata dibaca sebagai manuver politik menjelang kontestasi elektoral mendatang.
Menurutnya, perhatian publik saat ini justru tertuju pada berbagai persoalan ekonomi dan tata kelola negara yang dinilai merupakan akumulasi kebijakan masa lalu yang kini menjadi beban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ya tapi kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo, kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,”
kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.
Ia kemudian menyoroti sejumlah kebijakan yang menurutnya dijalankan demi kepentingan politik elektoral, termasuk penggunaan anggaran bantuan sosial dalam jumlah besar menjelang pemilu.
Bagaimana saat itu misalnya, untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US Dolar,”
ucapnya.
Tak hanya itu, Hasto juga mengkritik sejumlah proyek dan kebijakan strategis yang dinilai tidak memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat luas.
Belanja-belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier effect, pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki,”
tegasnya.
Menurut Hasto, berbagai persoalan tersebut kini mulai menjadi bahan evaluasi publik. Ia menyebut rakyat pada akhirnya akan menilai dampak dari kebijakan yang dijalankan selama masa pemerintahan sebelumnya.
Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,”
jelasnya.
Karena itu, Hasto berpandangan bahwa jika Jokowi kembali turun ke masyarakat, fokus utama yang semestinya dikedepankan bukanlah agenda politik atau elektoral, melainkan memberikan penjelasan kepada publik terkait berbagai kebijakan yang telah diwariskan.
Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,”
pungkas Hasto.
