Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, memunculkan berbagai tafsir di ruang publik.
Sebagian mengaitkannya dengan isu yang belakangan membebani pemerintah, mulai dari pelemahan ekonomi, tekanan nilai tukar rupiah, hingga polemik komentar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terhadap mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Pengamat politik, Abubakar Solissa menilai publik memang memiliki hak untuk menafsirkan setiap peristiwa politik sesuai sudut pandang masing-masing.
Soal ada yang mengaitkan dengan komentar Dinno Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri yang dinilai terlalu tinggi, itu soal lain,”
kata Abubakar saat dihubungi Owrite.id, Kamis, 4 Juni 2026.
Menurutnya, munculnya dugaan pengalihan isu merupakan hal yang lazim dalam demokrasi. Terlebih, ketika proses hukum terhadap pejabat tinggi negara terjadi di tengah banyaknya persoalan nasional yang sedang menjadi perhatian publik.
Artinya tidak salah juga kalau ada perspektif semacam itu. Namanya juga ruang publik, siapa saja bebas menterjemahkan setiap peristiwa politik dengan logika dan sudut pandangnya masing-masing,”
ucapnya.
Meski demikian, Solissa menegaskan dirinya melihat kasus yang menyeret Dadan dan Silmy, lebih sebagai bagian dari upaya serius pemerintahan Prabowo untuk membersihkan kabinet dan birokrasi dari praktik korupsi.
Hanya saja, kalau saya secara pribadi melihat ada upaya yang sungguh-sungguh dari Prabowo untuk membersihkan kabinet yang dia pimpin dari berbagai praktik korupsi,”
jelasnya.
Diakuinya, langkah tersebut justru menjadi pesan penting bahwa pemerintahan saat ini tidak memberikan perlakuan khusus kepada pejabat yang diduga terlibat penyimpangan keuangan negara.
Ditegaskan Direktur Executive Partner Politik Indonesia itu, tindakan tegas terhadap dugaan korupsi merupakan hal yang selama ini ditunggu masyarakat, terlepas dari berbagai polemik politik yang berkembang.
Dan itulah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia selama ini,”
tegasnya.
Karena itu, ia mendukung proses hukum yang kini berjalan dan meminta semua pihak memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja hingga tuntas.
Jadi, menurut saya langkah hukum yang dilakukan oleh Kejagung dan KPK sudah tepat, tinggal masing-masing pihak membuktikannya di pengadilan,”
tutupnya.
