Kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya merugikan pelaksanaan program unggulan pemerintah. Namun, kasus MBG juga berdampak pada kondisi fiskal negara.
Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio menilai kasus yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian.
Dia mengatakan demikian karena anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dipakai untuk memperkaya diri.
Menurut Hensa, dampak yang ditimbulkan jauh lebih luas karena menyentuh kondisi fiskal negara dan kehidupan masyarakat.
Ini tuh kesalahannya si Dadan itu, dia pake itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik, harga-harga yang lain naik, PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua, itu kesalahannya Dadan,”
kata Hensa kepada wartawan, Selasa, 9 Juni 2026.
Sindir Pemerintah
Hensa juga menyoroti cara pemerintah merespons berbagai kritik terhadap program MBG sejak awal diluncurkan. Ia menilai masukan dari masyarakat selama ini tak pernah benar-benar dijadikan bahan evaluasi.
Basi tuh kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan,”
ujarnya.
Menurut Hensa, berbagai kritik justru sering direspons secara defensif, bukan dijadikan bahan perbaikan kebijakan.
Tapi hasilnya apa? Dimarahin anak-anak yang foto MBG. Artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal, mereka enggak menginginkan itu,”
kata Hensa.
Tak hanya mengkritik Dadan, Hensa juga menyoroti para pejabat yang selama ini berada di lingkaran pengambilan keputusan program MBG.
Ia menilai banyak pihak sebenarnya mengetahui berbagai persoalan yang muncul, namun memilih diam.
Kesalahan itu juga sama kolega-koleganya, yang dilakukan oleh kolega-koleganya Dadan, yang setiap kali rapat kabinet ada itu di ruangan kabinet,”
lanjut Hensa.
Basi tuh orang-orang itu semua. Mereka emang nggak pernah mendengarkan keluhan-keluhan dari rakyat?”
ujar Hensa.
Menurut dia, budaya ABS atau “asal bapak senang” membuat kritik terhadap program MBG tidak pernah tersampaikan secara terbuka kepada Presiden.
Kenapa mereka begitu? Karena mereka semua tahu Dadan disayang Prabowo, disayang Presiden. Jadi, mereka nggak berani mengungkapkan apa yang mereka tahu tentang MBG. Kenapa? Mereka takut dimarahin Presiden. Mereka takut diganti,”
katanya.
Lebih lanjut, Hensa menilai penangkapan Dadan oleh Kejaksaan Agung mendapat respons positif dari masyarakat.
Maka itu, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah yang lebih tegas dengan menghentikan sementara program MBG untuk dievaluasi secara menyeluruh.
“Bayangkan kalau memang kemudian Pak Prabowo menghentikan sementara MBG. Saya tuh dari awal ya, dari pertama kali bergulir, saya tuh yakin banget Pak Prabowo akan menghentikan MBG,” ujarnya.
Menurut Hensa, penghentian sementara bukan berarti membatalkan program andalan Presiden tersebut. Sebaliknya, langkah itu dinilai dapat menyelamatkan fiskal negara sekaligus memperbaiki desain program agar lebih efektif.
Jadi mending dihentikan sementara, bikin pilot project, fiskal selamat, kan beberapa kali jadi pahlawan tuh Pak Prabowo,”
kata Hensa.
Ia menyarankan pemerintah menjalankan proyek percontohan terlebih dahulu untuk menemukan pola pelaksanaan yang tepat sebelum program diterapkan secara luas kembali.
Mengevaluasi MBG itu tidak dihentikan 100 persen, tapi dilakukan pilot-pilot project. Sampai kemudian ditemukan pola-pola yang baik dan bagus,”
ujarnya.
