Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian.
Menurutnya, masifnya perubahan sawah menjadi kawasan industri dan permukiman dapat mengancam target kedaulatan pangan yang sedang digenjot pemerintah.
Peringatan itu disampaikan Jazuli dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Jazuli menilai konsep kedaulatan pangan yang digaungkan pemerintah tidak akan tercapai jika lahan produktif terus menyusut dari tahun ke tahun.
Saya sangat bangga mendengar kalimat kedaulatan pangan ketimbang ketahanan pangan. Karena berdaulat itu artinya pangan dihasilkan oleh putra-putri Indonesia dan dari dalam negeri sendiri. Tetapi kedaulatan pangan tidak mungkin terpenuhi kalau lahan pertanian yang digunakan terus berkurang,”
kata Jazuli.
Karena itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri memperketat pembinaan kepada pemerintah daerah agar lebih selektif dalam memberikan rekomendasi perubahan fungsi lahan pertanian.
Selain soal pangan, Jazuli juga menyoroti persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai meninggalkan pola lama yang memandang sampah sebagai beban semata.
Sampah itu jangan menjadi beban. Dengan teknologi yang berkembang sekarang, sampah harus menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat besar untuk pembangunan daerah,”
ujarnya.
Keterbatasan Anggaran
Dalam rapat tersebut, Jazuli juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah mitra Komisi II tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Ia mengaku prihatin dengan pemangkasan anggaran yang terjadi di beberapa lembaga, namun meminta program prioritas tetap berjalan optimal.
Orang hebat adalah orang yang bisa menggunakan anggaran sedikit untuk kebutuhan yang banyak. Tapi kalau ada program yang memang tidak bisa berjalan tanpa tambahan anggaran, saya kira Komisi II juga harus bicara dengan Banggar DPR dan Menteri Keuangan. Jangan sampai roda perjalanan kementerian terhambat karena pengurangan anggaran,”
tegasnya.
Jazuli turut menyoroti pola kerja aparat penegak peraturan daerah, khususnya Satpol PP. Ia mengingatkan penertiban harus dilakukan secara humanis dan tidak mengedepankan pendekatan yang represif kepada masyarakat.
Saya masih melihat ada Satpol PP yang arogan menangani rakyatnya sendiri. Mereka digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Penertiban harus dilakukan, tetapi pendekatannya harus humanis dan menghormati martabat rakyat,”
katanya.
Sementara terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Jazuli meminta pemerintah membuka secara transparan perkembangan investasi swasta serta progres pembangunan kawasan pemerintahan.
Meski Fraksi PKS sejak awal menolak Undang-Undang IKN, ia menegaskan fungsi pengawasan DPR tetap harus dijalankan agar proyek tersebut berjalan akuntabel.
Kita menghormati keputusan yang sudah diambil. Tetapi pengawasan tetap harus dilakukan agar pembangunan IKN berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa,”
pungkas Jazuli.
