Bahas TKD 2027, Banggar DPR: Wilayah 3T Sering Disebut Tapi Tak Terpetakan 

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti penanganan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam rapat pembahasan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) 2027. 

DPR menilai kondisi riil daerah 3T masih belum terpetakan secara presisi, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik.

Baca juga:

DPR Bongkar Fakta Mengejutkan! Hanya 30 Persen Daerah di Indonesia… Skema Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) kembali jadi sorotan di Gedung parlemen,…

Kemenkeu Ubah Arah Transfer Daerah 2027, Pemda Bisa Cari Dana… Pemerintah menargetkan rasio alokasi Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Produk Domestik Bruto…

Komisi Ojol Resmi Ditekan Delapan Persen, Efektif Mulai 1 Juli… Polemik potongan komisi pengemudi ojek online akhirnya menemui titik terang. Wakil Ketua…

• DPR Bongkar Fakta Mengejutkan! Hanya 30 Persen Daerah di Indonesia yang Fiskalnya…
• Kemenkeu Ubah Arah Transfer Daerah 2027, Pemda Bisa Cari Dana di Luar…
• Komisi Ojol Resmi Ditekan Delapan Persen, Efektif Mulai 1 Juli 2026

Sorotan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Jazilul Fawaid, saat menanggapi paparan pemerintah mengenai arah kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah tahun 2027.

Menurut Jazilul, penyebutan istilah 3T selama ini kerap dilakukan secara umum tanpa dibarengi pemetaan yang jelas mengenai wilayah yang dimaksud dan persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.

Terkait wilayah 3T, pendekatan penanganannya harus sangat spesifik. Kadang kita sering menyebut istilah 3T, tetapi wilayahnya yang mana dan bagaimana kondisi riilnya di lapangan sering kali tidak terpetakan secara presisi,”

kata Jazilul dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Banggar DPR RI, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menambahkan, persoalan daerah 3T tidak bisa disamaratakan karena sejumlah wilayah, seperti Papua dan Aceh, telah memiliki instrumen fiskal tersendiri melalui dana otonomi khusus (otsus).

Dalam rapat tersebut, Panja Banggar juga menyepakati rekomendasi arah kebijakan TKD tahun anggaran 2027. 

Salah satunya, mempertimbangkan optimalisasi peningkatan alokasi anggaran TKD guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, mempercepat program prioritas, memperkuat kualitas desentralisasi fiskal, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan kebijakan fiskal kewilayahan pada 2027 akan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional. 

Baca juga:

Saking Lamanya Konflik Lahan di OKU Timur, Petani Bosan Bolak-balik… Konflik agraria antara warga Desa Mulyajaya dan Campang Tiga Ulu, Kabupaten OKU…

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Lagi, DPR: Yang jadi Komitmen… DPR RI angkat suara terkait ancaman aksi lanjutan mahasiswa yang akan turun…

DPR Dicap Stempel Manut Pemerintah, Saan Mustopa Klaim Fungsi Pengawasan… Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membantah anggapan bahwa seluruh fraksi di…

• Saking Lamanya Konflik Lahan di OKU Timur, Petani Bosan Bolak-balik Rapat: Problem…
• Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Lagi, DPR: Yang jadi Komitmen Pemerintah Harus…
• DPR Dicap Stempel Manut Pemerintah, Saan Mustopa Klaim Fungsi Pengawasan Tetap Jalan

Mulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, hingga penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

Rasio alokasi TKD terhadap PDB tahun 2027 ditargetkan berkisar antara 2,55 persen hingga 2,7 persen,”

ujar Askolani.

Pemerintah juga mengarahkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendukung layanan dasar, seperti pembayaran gaji ASN daerah, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat kesehatan, dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) akan difokuskan untuk memperkuat pembangunan di daerah afirmasi, terutama wilayah 3T, melalui sinkronisasi dengan belanja kementerian dan lembaga.