Partai Gerindra akhirnya angkat bicara soal polemik pemasangan baliho ucapan ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo. Pemasangan baliho itu ramai diprotes dari kader Gerindra Solo hingga PDIP Solo.
Ketua DPP sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi menilai hal itu tidak perlu dipersoalkan.
Bambang juga mengaku baru mengetahui adanya protes dari kader Gerindra di Solo. Namun, menurutnya memberikan ucapan ulang tahun kepada seorang tokoh apalagi mantan Presiden, merupakan hal yang lumrah.
Prinsipnya kita kan harus hormati kan. Bahkan sekarang itu ketua-ketua RT aja sekarang ulang tahun banyak warga yang ngucapin kok. Jadi, wajar-wajar saja kok itu,”
kata Bambang, Kamis, 25 Juni 2026.
Dia bilang partainya tak berada pada posisi untuk mempersoalkan pemasangan baliho tersebut.
Ia menilai setiap warga negara berhak memberikan penghormatan kepada siapa pun, termasuk kepada Jokowi.
Ya, prinsipnya kita tidak dalam posisi ini ya. Prinsipnya itu hak setiap warga negara kok kita hormatin. Pak Jokowi juga mantan Presiden kita juga, pemimpin kita,”.
ujarnya.
Menurut Bambang, pemasangan baliho kemungkinan dilakukan oleh para pendukung Jokowi di Solo. Karena itu, ia meminta polemik tersebut tidak dibawa terlalu jauh.
Wajarlah kalau mungkin warga Solo kan partisan beliau kan atau pendukung beliau yang memasang baliho kan hak,”
katanya.
Dia bilang selama pemasangan baliho dilakukan sesuai aturan dan kewajiban administrasi dipenuhi, maka tak ada persoalan yang perlu diperdebatkan.
Yang penting kan bayar. Pemasangan balihonya itu selesai kok nggak ada masalah,”
jelas Bambang.
Diketahui, Pemerintah Kota Solo memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-65 kepada Jokowi lewat baliho. Partai Gerindra Solo mengaku kecewa.
Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto, mengaku kecewa dengan pemasangan baliho tersebut. Ia juga mendapat laporan ada tujuh baliho yang terpasang.
Saya dapat laporan dari beberapa rekan bahwa ada semacam ucapan dari beliaunya ada di beberapa, sekitar 7 titik. Tapi, semua pakai balihonya milik Pemkot Kota Surakarta,”
kata Ardianto, Senin, 22 Juni 2026.
