Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh hanya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah dan DPRD harus dilibatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Trubus Rahadiansyah, pola pengelolaan MBG yang terlalu tersentralisasi membuat banyak persoalan di daerah tidak tertangani secara optimal. Padahal, kepala daerah dan DPRD lebih memahami kondisi lapangan serta memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program.
Jujur, pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya. Segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah, nah itu harusnya kepala daerah. Kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini,”
kata Trubus Rahadiansyah dalam keterangannya, Jumat, 26 Juni 2026.
Dikatakan Trubus, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan manfaat ekonomi dari Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Sehingga mereka bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi, dan pemasok-pemasok itu. Bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya,”
ucapnya.
Ia mengungkapkan, masih banyak ditemukan bahan baku yang justru didatangkan dari luar daerah sehingga manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi berkurang.
Bukan diambil dari tempat lain. Selama ini banyak terjadi mereka mengambil dari luar. Ini yang sering kali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas,”
ungkapnya.
Selain melibatkan pemerintah daerah, Trubus juga mendesak agar audit terhadap seluruh SPPG dilakukan secara berkala.
Saya katakan audit SPPG menjadi sangat penting, karena selama ini sumber persoalan itu adalah masalah transparansi yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini,”
tegasnya.
Lebih jauh Trubus, transparansi tidak cukup hanya pada penggunaan anggaran, tetapi juga harus menyentuh aspek operasional, termasuk informasi mengenai menu makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat setiap hari.
Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa? Menu apa? Nah itu penting sekali, karena apa? Menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas, dan sebagainya bisa terjaga,”
tutupnya.
