Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui sektor industri. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyebut sedikitnya 55 ribu pekerja kini berada di ambang kehilangan pekerjaan akibat persoalan gas industri yang tak kunjung tuntas.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea mengatakan situasi yang dihadapi industri saat ini sudah berada di level mengkhawatirkan.
55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK,”
kata Andi Gani usai rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK di Gedung DPR RI, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurutnya, krisis pasokan gas ke industri telah memukul banyak perusahaan dan berpotensi memicu gelombang PHK yang lebih besar jika pemerintah tidak segera mengambil langkah.
Ini dapat saya katakan sangat kritis,”
ujarnya.
Tak hanya persoalan gas industri, Andi Gani juga menyoroti masalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disebut menyimpan ancaman lebih besar.
Masalah RKAB juga menyimpan potensi sangat besar, PHK di 150.000 pekerja,”
katanya.
Persoalan Gas Industri
Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR sepakat untuk segera mencari solusi atas persoalan gas industri.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tengah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta akar persoalannya.
Kami berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,”
kata Prasetyo.
Ia juga memastikan pemerintah sedang menyiapkan keputusan terkait suplai gas industri sesuai arahan Presiden.
Dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,”
ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Satgas Mitigasi PHK yang melibatkan pemerintah dan DPR akan rutin menggelar pertemuan untuk mengantisipasi potensi gelombang PHK.
Satgas Mitigasi PHK pihak pemerintah dan DPR akan rutin bertemu untuk kemudian berkoordinasi,”
kata Dasco.
