Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Nasional

Anggaran MBG dan Kopdes Diusulkan Digeser ke BLK, Lapangan Kerja Bisa Meledak

Lebih jauh Media, model tersebut juga memungkinkan masyarakat menjadi bagian langsung dari aktivitas ekonomi yang terbentuk.

Pelamar kerja melakukan wawancara secara tatap muka pada bursa kerja bertajuk Job Market Fair 2026 di BSCC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur. (Sumber: Antara Foto/Angga Palguna/YU)
Pelamar kerja melakukan wawancara secara tatap muka pada bursa kerja bertajuk Job Market Fair 2026 di BSCC Dome, Balikpapan, Kalimantan Timur. (Sumber: Antara Foto/Angga Palguna/YU)

Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar, mendorong pemerintah memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai alternatif kebijakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja di daerah. 

Menurutnya, jika BLK mendapatkan subsidi dengan anggaran setara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, setiap provinsi berpotensi memperoleh anggaran hingga Rp5 triliun.

Sebelum Kopdes dilakukan, kami sudah menyampaikan alternatif kebijakan. Yang bisa kita dorong adalah pemuatan BLK,”

kata Media dalam acara uji kelayakan menteri kabinet bayangan di Universita Indonesia, Kamis, 13 Agustus 2026.

Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menambahkan, besarnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk BLK berpotensi menciptakan perputaran uang di tingkat masyarakat. 

Iklan

Menurutnya, anggaran hingga Rp5 triliun untuk setiap provinsi dapat menjadi stimulus ekonomi sekaligus membuka peluang kerja melalui penguatan pelatihan dan industri berbasis masyarakat.

Bahkan kami sudah hitung kalau seandainya BLK disubsidi, bahkan kalau setara anggarannya MBG dan Kopdes, maka setiap BLK di setiap provinsi itu bisa dapat Rp5 triliun,”

terangnya.

Dijelaskan Media, besarnya dana tersebut tidak hanya akan berhenti sebagai anggaran pemerintah, tetapi dapat berputar di daerah apabila digunakan untuk memperkuat kapasitas BLK dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, dampaknya dapat terasa melalui penciptaan lapangan kerja di masing-masing provinsi.

Bayangkan uang yang bisa berputar, penciptaan lapangan kerja yang bisa terjadi di setiap provinsi kalau uangnya berputar di bawah,”

jelasnya.

Diungkapkan Media, model tersebut juga memungkinkan masyarakat menjadi bagian langsung dari aktivitas ekonomi yang terbentuk. 

Menurutnya, industri yang tumbuh dari bawah akan lebih inklusif karena melibatkan masyarakat, pelaku swasta, dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara sehat.

Dan itu otomatis industri itu inklusif dilakukan oleh masyarakat, dinikmati oleh pelaku swasta dan pelaku usaha yang betul-betul benar dan jujur,”

tutupnya.

Dengan perputaran anggaran di tingkat bawah, ia melihat peluang terbentuknya lapangan kerja sekaligus penguatan industri lokal di setiap provinsi.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar

  • Redaktur Pelaksana

    Amin Suciady adalah jurnalis di OWRITE yang meliput politik, hukum, ekonomi, dan peristiwa. Ia juga dikenal sebagai peneliti sejarah lokal