Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tak mengulang persoalan tata kelola yang kini membelit Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Peringatan itu disampaikan Said saat membahas dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, yakni reformasi subsidi energi dan pelaksanaan Kopdes Merah Putih. Dia mengatakan dua kebijakan itu sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang.
Mulai sekarang, mumpung masih awal. Jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Maka tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang,”
kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Ia bilang tujuan mulia pemerintah membentuk Kopdes Merah Putih bisa terancam apabila fondasi tata kelolanya tidak disiapkan secara matang sejak awal.
Agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah tidak kemudian sama nasibnya dengan apa yang menimpa BGN hari ini,”
jelas Said.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Laporan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) mencatat adanya risiko gagal bayar dalam implementasi Kopdes Merah Putih yang berpotensi menyedot kapasitas Dana Desa dan mengganggu pembangunan desa secara berkelanjutan.
Maka itu, Panja merekomendasikan pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko agar Dana Desa tak tersedot untuk menutup potensi persoalan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyoroti rencana reformasi subsidi energi yang masih menghadapi persoalan akurasi data penerima manfaat.
Menurutnya, penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menyimpan persoalan serius karena tingkat exclusion-inclusion error yang tinggi.
Kalau mau jujur, tingkat exclusion-inclusion error-nya kan masih 68 persen, terutama terhadap subsidi energi,”
ujarnya.
Maka itu, pemerintah didorong mencari mekanisme penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal itu termasuk melalui sistem barcode bagi pembeli BBM di SPBU.
Ayo kita cari mekanisme yang terbaik, scheme terbaik, baik bagi Banggar maupun pemerintah,”
kata Said.
