DPR Ingatkan Pemerintah, Jangan Ulangi Kisruh Tata Kelola BGN di Kopdes Merah Putih

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tak mengulang persoalan tata kelola yang kini membelit Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Peringatan itu disampaikan Said saat membahas dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, yakni reformasi subsidi energi dan pelaksanaan Kopdes Merah Putih. Dia mengatakan dua kebijakan itu sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang.

Mulai sekarang, mumpung masih awal. Jangan sampai terjadi seperti tata kelola Badan Gizi Nasional. Maka tata kelola Koperasi Desa Merah Putih harus betul-betul dipersiapkan dengan matang,”

kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Baca juga:

Anak Korban Keracunan MBG Kehilangan Ingatan, DPR Desak BGN Tanggung… Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah ada anak…

Pilkades 2027 Dinilai Bebani Keuangan, Kades Minta Mekanisme Pj Kepala… Kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2027 meminta pelaksanaan pemilihan kepala…

Lima Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda, DPR Desak Pencarian… Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan prihatin terhadap sejumlah jurnalis…

• Anak Korban Keracunan MBG Kehilangan Ingatan, DPR Desak BGN Tanggung Biaya Pemulihan
• Pilkades 2027 Dinilai Bebani Keuangan, Kades Minta Mekanisme Pj Kepala Desa Diubah
• Lima Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda, DPR Desak Pencarian Maksimal

Ia bilang tujuan mulia pemerintah membentuk Kopdes Merah Putih bisa terancam apabila fondasi tata kelolanya tidak disiapkan secara matang sejak awal.

Agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah tidak kemudian sama nasibnya dengan apa yang menimpa BGN hari ini,”

jelas Said.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Laporan Panitia Kerja (Panja) Transfer ke Daerah (TKD) mencatat adanya risiko gagal bayar dalam implementasi Kopdes Merah Putih yang berpotensi menyedot kapasitas Dana Desa dan mengganggu pembangunan desa secara berkelanjutan.

Maka itu, Panja merekomendasikan pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko agar Dana Desa tak tersedot untuk menutup potensi persoalan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Said juga menyoroti rencana reformasi subsidi energi yang masih menghadapi persoalan akurasi data penerima manfaat.

Baca juga:

BRIN Desak DPR Serius Sahkan RUU Perampasan Aset, Bukan karena… Harapan publik agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dinilai harus benar-benar ditindaklanjuti…

DPR Gerah Pertanyakan Aturan Sawit RI: Bangun Standar Sendiri atau… Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengkritik arah standar sawit…

Ganti Operator Tanpa Kehilangan Nomor HP, DPR: Patut Dipertimbangkan Terutama… Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai gagasan agar masyarakat…

• BRIN Desak DPR Serius Sahkan RUU Perampasan Aset, Bukan karena Tuntutan Rakyat
• DPR Gerah Pertanyakan Aturan Sawit RI: Bangun Standar Sendiri atau Ikuti Ekspektasi…
• Ganti Operator Tanpa Kehilangan Nomor HP, DPR: Patut Dipertimbangkan Terutama dari Perlindungan…

Menurutnya, penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menyimpan persoalan serius karena tingkat exclusion-inclusion error yang tinggi.

Kalau mau jujur, tingkat exclusion-inclusion error-nya kan masih 68 persen, terutama terhadap subsidi energi,”

ujarnya.

Maka itu, pemerintah didorong mencari mekanisme penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal itu termasuk melalui sistem barcode bagi pembeli BBM di SPBU.

Ayo kita cari mekanisme yang terbaik, scheme terbaik, baik bagi Banggar maupun pemerintah,”

kata Said.